Pangkalpinang,VissionNews.Com- Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin atau Prof Udin, menyalurkan bantuan alat bantu kesehatan kepada dua orang lansia di Kelurahan Masjid Jamik, Kamis (4/12/2025). Bantuan berupa kursi roda dan tongkat tripod tersebut merupakan bagian dari program tanggap sosial Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Prof Udin menyampaikan bahwa perhatian pemerintah terhadap kelompok lansia tidak hanya sebatas penyediaan alat mobilitas, tetapi juga menyangkut peningkatan layanan kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa Pemkot telah menyiapkan Unit Geriatri di RSUD Depati Hamzah sebagai layanan kesehatan khusus bagi lansia.
“Untuk usia lansia ini kita ada beberapa program selain memberikan bantuan. Di bidang kesehatan, kita sudah menyiapkan layanan khusus untuk lansia yaitu Unit Geriatri di RSUD Depati Hamzah. Dalam waktu dekat akan kita resmikan,” ujarnya.
Menurutnya, keberpihakan kepada lansia merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, kegiatan sosial seperti ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat lanjut usia.
“Tujuannya tentu karena indikator pemerintahan daerah itu salah satunya adalah lamanya usia hidup, kesehatan masyarakat, dan indeks pembangunan manusia. Program seperti ini akan terus berlanjut,” tegasnya.
Pada kegiatan tersebut, Pemkot Pangkalpinang juga menyalurkan bantuan alat mobilitas kepada total 37 penerima yang tersebar di tujuh kecamatan. Bantuan itu terdiri dari 16 kursi roda, 15 tongkat tripod, 2 kruk, dan 4 walker, dengan total anggaran mencapai Rp48 juta.
Salah seorang penerima bantuan mengaku sangat terbantu. Ia mengatakan kursi roda yang diterimanya akan memudahkan aktivitas sehari-hari.
“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Sudah lama saya kesulitan berjalan jauh. Dengan bantuan ini, saya bisa bergerak lebih mudah. Terima kasih kepada Pak Wali Kota dan semua yang peduli kepada kami,” ucapnya.
Program ini disebut akan terus dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan sosial dan kesehatan yang lebih inklusif bagi masyarakat.
