Sementara itu, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) diputuskan untuk ditunda pengesahannya guna dilakukan pembahasan lebih mendalam.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, dan dihadiri langsung Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani. Turut hadir Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan instansi vertikal dan lembaga daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa pengesahan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan langkah penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Ia berharap anggaran tersebut dapat menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan yang terukur, transparan, dan akuntabel serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, penggunaan anggaran akan diarahkan pada sejumlah sektor prioritas, meliputi pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 telah kita sahkan bersama. Mari kita jadikan ini momentum untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat. Sesuai pantun tadi: ‘Untuk rakyat, demi rakyat’. Tanpa rakyat, kita tidak ada di sini, dan mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan bersama,” ujar Hidayat Arsani.
Selain APBD 2027, Gubernur juga memberikan perhatian terhadap pengesahan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Menurutnya, regulasi tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat landasan hukum untuk menjamin hak-hak perempuan di Bangka Belitung.
Melalui regulasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas kesempatan perempuan dalam bidang ekonomi, meningkatkan pemberdayaan, serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan maupun tindakan diskriminasi.
“Kami berharap pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini dapat diwujudkan dalam suasana yang baik dan amanah. Kebijakan daerah harus berpihak kepada keadilan sosial, kemajuan, serta perlindungan nyata bagi kaum perempuan,” tegasnya.
Di sisi lain, penundaan pengesahan Raperda perubahan RZWP3K menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi bersama DPRD untuk memastikan seluruh ketentuan terkait pemanfaatan ruang laut dibahas secara komprehensif.
Penyelarasan kembali sejumlah poin krusial dinilai penting agar kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya laut, dan kelestarian ekosistem pesisir.
Menutup agenda rapat paripurna, Gubernur Hidayat Arsani mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan daerah.
Ia berharap keputusan yang telah disepakati bersama tersebut tidak sekadar menjadi produk regulasi, tetapi juga mampu diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
Dengan disahkannya APBD 2027 dan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemprov Babel bersama DPRD menegaskan komitmen untuk mendorong pembangunan daerah sekaligus memperkuat perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.
