PANGKALPINANG,VISSIONNEWS.COM- Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah pusat dalam merespons berbagai persoalan strategis yang dihadapi daerahnya.
Hal tersebut disampaikan Dessy saat mengikuti forum “Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah” bersama Kementerian Dalam Negeri RI yang berlangsung secara virtual, bersama sejumlah perwakilan daerah lain di Indonesia, di SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (1/4/2026).
Dalam forum itu, Dessy menekankan bahwa pelaksanaan otonomi daerah seharusnya tidak berhenti pada aspek kewenangan administratif semata, melainkan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan yang diambil di tingkat pusat perlu benar-benar menyentuh kebutuhan riil daerah agar pembangunan berjalan optimal.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas bagi pimpinan daerah. Hingga kini, kata Dessy, belum ada pelatihan atau pendidikan khusus yang diberikan kepada kepala daerah yang baru menjabat, termasuk dirinya yang baru menjalani masa tugas sekitar lima bulan.
“Penguatan kapasitas ini penting agar kami dapat menjalankan pemerintahan secara maksimal,” ujarnya.
Di sisi lain, persoalan fiskal juga menjadi perhatian serius. Beban Tunjangan Khusus Daerah (TKD) serta belanja pegawai dinilai masih menjadi tantangan yang perlu solusi konkret dari pemerintah pusat.
Tak hanya itu, Dessy turut menyinggung belum adanya kejelasan status kepulauan untuk Pangkalpinang. Ia menyebut kondisi tersebut berbeda dengan kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah lebih dulu menyandang status tersebut.
Menurutnya, kepastian status ini penting karena berkaitan dengan kebijakan pembangunan dan pengelolaan wilayah.
Pada sektor ekonomi, Dessy juga mengungkapkan bahwa rencana pengembangan kawasan industri melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih terkendala perizinan dari pemerintah pusat yang hingga kini belum rampung.
Padahal, kata dia, kesiapan daerah untuk mengembangkan kawasan tersebut sudah cukup matang.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap adanya percepatan respons dari pemerintah pusat agar berbagai program strategis tidak terhambat.
Dessy menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin hanya menunggu, melainkan mendorong adanya solusi nyata demi keberlanjutan pembangunan di Pangkalpinang.
