Pangkalpinang,VissionNews.Com- Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus berupaya memaksimalkan pengelolaan sampah di tengah kompleksitas persoalan dan keterbatasan fasilitas yang ada.
Kepala DLH Kota Pangkalpinang, Bartholomeus Suharto, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan terus menjajaki berbagai alternatif solusi, termasuk kerja sama lintas sektor dan dibahas di legislatif baik DPRD Kota maupun DPRD Provinsi Babel.
“Kita terus mencoba memaksimalkan upaya pengolahan sampah yang ada. Bahkan, dalam dua bulan terakhir kami sudah diundang oleh pihak legislatif untuk berdiskusi terkait dokumen pengelolaan sampah dan alternatif lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang baru, baik di tingkat kota maupun provinsi,” ucap Suharto kepada rekan media, Jumat (01/09/2025).
Ia menjelaskan bahwa pihaknya juga mengacu pada dokumen Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) berdasarkan SK Walikota tentang Road Map Pengelolaan Sampah tahun 2025-2026. Namun, pencarian lokasi TPS yang ideal masih menjadi tantangan utama.
“Sampai sekarang, teman-teman di kota dan provinsi masih membahas lokasi yang paling cocok. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga kesiapan sosial dan lingkungan,” ungkapnya.
Selain itu, DLH juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta dan mendorong peran aktif masyarakat dalam memilah serta mengelola sampah dari rumah. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif dari semua pihak, termasuk pelaku usaha, warung, hotel, dan UMKM, agar tidak sepenuhnya mengandalkan pemerintah.
“Jangan sampai hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat, pelaku usaha, warung, hotel, UMKM, semua harus bertanggung jawab dengan menyiapkan tempat sampah dan ikut serta dalam pengelolaan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah di luar jam angkut yang telah ditentukan. Hal ini, menurutnya, menyebabkan penumpukan sampah dan menimbulkan kesan kota yang kotor.
“Diharapkan masyarakat agar membuang sampah sebelum jam pengangkutan yang sudah ditentukan. Kami sudah minta Lurah dan RT untuk menertibkan ini,” tegas Suharto.
Terkait teknologi pengelolaan sampah, DLH mengapresiasi berbagai tawaran dari pihak luar, namun tetap menekankan pentingnya relevansi dan kelayakan penerapan teknologi tersebut.
“Kita terbuka dengan teknologi, tapi harus dilihat dari segi biaya dan kelayakan. Jangan sampai hanya jadi proyek coba-coba,” tuturnya.
DLH juga menanggapi isu masuknya sampah dari luar wilayah Pangkalpinang. Suharto menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa sembarangan menerima sampah dari luar daerah.
“Kalau masyarakat dari luar Pangkalpinang membawa sampah sendiri ke sini, tentu ada batasannya. Kami hanya bisa berharap ada kesadaran bersama antarwilayah, bukan asal buang saja,” tambahnya.
Di akhir keterangannya, Suharto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memandang pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tugas pemerintah.
“Kalau kita semua berpikir hanya soal ekonomi dari sampah, maka sisi ekologis akan diabaikan. Padahal, lingkungan yang bersih dan sehat itu juga investasi jangka panjang,” ujarnya.(ss)
