JAKARTA,VISSIONNEWS.COM- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam menjaga iklim investasi nasional dengan memperketat pengawasan terhadap aktivitas pasar modal, khususnya praktik manipulasi saham atau yang dikenal sebagai saham gorengan.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri di sela kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026). Menurutnya, praktik spekulatif yang merugikan investor berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap pasar keuangan.
Kapolri menyebutkan, Polri saat ini secara aktif memantau dinamika dan fluktuasi pasar saham untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga melakukan permainan tidak sehat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap potensi tindak pidana di sektor pasar modal.
Ia menegaskan, praktik saham gorengan merupakan tindakan yang merusak fondasi pasar saham karena mengaburkan nilai fundamental emiten dan merugikan investor, terutama investor ritel. Oleh karena itu, Polri berkomitmen memastikan agar pertumbuhan saham-saham dengan fundamental baik dapat berjalan secara alami tanpa intervensi manipulatif.
Dalam pelaksanaannya, pengusutan dugaan tindak pidana pasar modal akan ditangani secara khusus oleh jajaran reserse. Kapolri menyampaikan bahwa mekanisme teknis penanganan perkara akan berada pada segmen tersendiri dengan koordinasi lintas unit guna memetakan potensi pelanggaran hukum di bursa efek.
Selain menyoroti sektor pasar modal, Rapim Polri 2026 juga membahas sejumlah agenda strategis nasional. Kapolri menekankan peran Polri dalam pengamanan program ketahanan pangan, pengawasan sektor energi termasuk lifting minyak, serta pengendalian harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan.
Kapolri menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara untuk mengawal pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Dukungan tersebut mencakup program swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, serta program prioritas nasional lainnya.
Menurutnya, keberhasilan pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Karena itu, kolaborasi antara Polri dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.(*)
