BABEL,VISSIONNEWS.COM- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang belum diaudit kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Babel, Kamis (9/4/2026).
Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Hidayat Arsani dan diterima oleh Flora Anita Diassari di Kantor BPK Perwakilan Babel, Air Itam.
Dalam pernyataannya, Hidayat menegaskan bahwa penyerahan LKPD merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Ia menilai, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara patuh dan adil agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, penyampaian laporan ini juga merupakan amanat regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Sebelum diserahkan ke BPK, laporan tersebut telah lebih dulu melalui proses reviu oleh Inspektorat Daerah pada awal April 2026.
Hidayat juga memastikan bahwa jajaran pemerintah provinsi akan bersikap terbuka selama proses audit berlangsung. Ia menyebut, setiap rekomendasi dari BPK nantinya akan dijadikan acuan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah ke depan.
Sementara itu, Flora Anita Diassari menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Ia menyebutkan ada empat aspek utama yang menjadi perhatian, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap aturan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Proses audit akan berlangsung sekitar dua bulan. Setelah itu, hasil pemeriksaan akan kami sampaikan kembali kepada gubernur,” ujar Flora.
Ia juga mengapresiasi konsistensi Pemerintah Provinsi Babel dalam menyusun laporan keuangan secara serius dari tahun ke tahun.
Kegiatan penyerahan LKPD ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai penanda dimulainya audit resmi atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025.
