BABEL,VISSIONNEWS.COM- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Polri mendorong terciptanya ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang terintegrasi, mulai dari permodalan hingga penyerapan hasil panen petani.
Rapat koordinasi tersebut digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), dan diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Dalam paparannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rapat ini menjadi momentum evaluasi kinerja sekaligus konsolidasi strategi lanjutan, menyusul capaian Indonesia yang berhasil memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa impor sepanjang tahun 2025.
“Keberhasilan tanpa impor pada 2025 menjadi pijakan penting. Melalui rakor ini, kami memperkuat kolaborasi agar program ketahanan pangan tahun 2026 berjalan lebih optimal dan berdampak langsung bagi petani,” ujarnya.
Pada sektor hulu, Polri berperan aktif memfasilitasi petani jagung dalam mengakses permodalan. Bersama Himbara, Polri membuka akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi kelompok tani (Poktan) jagung, khususnya petani binaan di berbagai daerah.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani setempat memperoleh pembiayaan untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.
Tak hanya soal modal, Polri juga berfokus pada perlindungan petani dari fluktuasi harga dan praktik tengkulak. Melalui kerja sama dengan Perum Bulog, hasil panen petani jagung dipastikan terserap dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung sebagai cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami memastikan harga di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong harga beli jagung mencapai Rp6.400 per kilogram,” kata Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan Polri ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produktivitas nasional, serta membangun kemandirian petani. Dengan pendampingan manajerial dan akses pasar yang jelas, petani diharapkan mampu mengelola pembiayaan secara sehat dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui sinergi lintas sektor pada tahun 2026, Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkeadilan bagi petani Indonesia.(*)
