PANGKALPINANG,VISSIONNEWS.COM- PT Timah Tbk kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan timah dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan aparat penegak hukum. Kegiatan ini berlangsung di Graha Timah Pangkalpinang, Selasa (10/3/2026), dan membahas penguatan sistem pengamanan serta kepatuhan hukum dalam aktivitas pertambangan.
Diskusi tersebut dihadiri oleh Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung Murry Mirranda, Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widiyantoro, jajaran kepolisian, serta sejumlah pemangku kepentingan dan karyawan perusahaan.
Dalam forum ini, sejumlah narasumber dari institusi kepolisian memaparkan materi terkait pengamanan objek vital nasional (Obvitnas) dan objek tertentu (Obter) di sektor pertambangan. Di antaranya Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Suhendri serta Penyidik Madya Dit Tipidter Bareskrim Polri Fredya Tri Harbakti Imameza.
Selain itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bangka Belitung Nanang Haryono dan Direktur Reserse Kriminal Umum Muhammad Rivai turut memaparkan penanganan tindak pidana pertambangan serta dampaknya terhadap stabilitas industri timah di daerah.
Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widiyantoro menyampaikan apresiasi atas dukungan Kepolisian RI yang selama ini turut mendampingi perusahaan dalam memperbaiki tata kelola pertambangan.
Menurutnya, sinergi dengan aparat penegak hukum sangat penting agar operasional perusahaan berjalan sesuai ketentuan dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat serta pembangunan nasional.
Ia menilai sektor pertimahan selama ini mengalami dinamika yang cukup besar sehingga diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan, baik dari sisi regulasi maupun praktik di lapangan.
“Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Kejaksaan, pemerintah daerah, TNI, hingga kepolisian menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan pertimahan berjalan lebih baik,” ujarnya.
Selain memperkuat pengelolaan dari hulu hingga hilir, perusahaan juga mulai memaksimalkan potensi mineral ikutan dari bijih timah, termasuk logam tanah jarang atau rare earth element yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi.
Sementara itu, Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung Murry Mirranda menegaskan bahwa provinsi ini merupakan salah satu wilayah penghasil timah terbesar di Indonesia sehingga keberlanjutan sektor tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
Namun ia mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan juga memiliki potensi dampak lingkungan apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab. Karena itu, diperlukan kerja sama antara perusahaan, aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas industri sekaligus meminimalkan risiko kerusakan lingkungan.
Ia berharap FGD ini dapat melahirkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem pengamanan objek vital nasional serta mencegah gangguan keamanan di sektor pertambangan.
“Forum ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara kepolisian, manajemen perusahaan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan objek vital nasional,” katanya.
Selain itu, diskusi ini juga diharapkan mampu menghasilkan solusi terhadap sejumlah persoalan di sektor pertambangan, termasuk maraknya aktivitas penambangan timah ilegal di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Sebelumnya, PT Timah Tbk juga telah menggelar kegiatan serupa berupa FGD Tata Kelola Pertambangan serta bimbingan teknis terkait kemitraan yang bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan.(*)
