PANGKALPINANG,VISSIONNEWS.COM- Anggota Komisi I DPR RI, Rudianto Tjen, meminta masyarakat Kepulauan Bangka Belitung tidak terpancing isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan beredar. Ia menegaskan stok BBM di wilayah tersebut dalam kondisi aman menjelang Ramadan hingga Idulfitri.
Rudianto menyampaikan, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan pasokan BBM tetap tersedia, termasuk menghadapi potensi peningkatan kebutuhan masyarakat selama periode hari besar keagamaan.
“Pertamina di Bangka Belitung sudah menyampaikan bahwa stok BBM saat ini dalam kondisi aman, bahkan jumlahnya lebih banyak dibandingkan biasanya menjelang Lebaran,” kata Rudianto Tjen, Jumat malam (6/3/2026).
Ia menilai kepanikan masyarakat justru dapat menimbulkan persoalan baru di lapangan, seperti antrean panjang di SPBU hingga kelangkaan sementara akibat aksi pembelian secara berlebihan.
Menurutnya, jika masyarakat membeli BBM dalam jumlah besar untuk disimpan, kondisi tersebut bisa mengganggu distribusi dan merugikan warga lain yang benar-benar membutuhkan untuk aktivitas sehari-hari.
“Kalau terjadi kepanikan dan semua orang memborong, berapapun stok yang ada bisa habis karena terjadi rush. Padahal mungkin ada masyarakat lain yang membutuhkan untuk transportasi,” ujarnya.
Rudianto juga mendorong DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina guna memastikan distribusi BBM di daerah berjalan lancar dan tepat sasaran.
Ia pun mengajak masyarakat tetap tenang dan fokus menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tanpa dibayangi kekhawatiran terkait ketersediaan energi.
“Kita jalankan ibadah puasa dengan tenang dan menyambut Lebaran dengan penuh kebahagiaan. Saya yakin pemerintah mampu memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” katanya.
Selain menyinggung persoalan BBM, Rudianto juga menyoroti kondisi anggaran pemerintah daerah pada tahun 2026 yang menurutnya cukup terbatas akibat kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia menilai Pemerintah Kota Pangkalpinang masih mampu mencari solusi dalam menangani berbagai persoalan daerah, termasuk penanganan banjir.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, saya melihat Wali Kota Pangkalpinang cukup kreatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rudianto turut menanggapi rencana kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang berencana membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 14 tahun.
Ia menyebut rencana tersebut sebelumnya telah dibahas bersama Komisi I DPR RI dalam sejumlah rapat beberapa bulan terakhir. Kebijakan itu dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan penggunaan media sosial yang lebih sehat, terutama bagi anak-anak.
“Pemerintah ingin ada pengawasan agar penggunaan media sosial tidak sepenuhnya bebas tanpa kontrol, khususnya bagi anak-anak,” katanya.
Rudianto juga menyinggung polemik terkait keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BOP). Ia menilai forum tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam karena berada di luar struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurutnya, pembahasan isu perdamaian, khususnya terkait Palestina, seharusnya juga melibatkan pihak Palestina secara langsung.
“Kalau memang membahas persoalan Palestina, seharusnya Palestina juga dilibatkan agar mereka bisa menjelaskan langsung kondisi yang mereka alami,” ujarnya.
Ia menambahkan Komisi I DPR RI akan kembali meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai perkembangan rencana keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.
