BABEL,VISSIONNEWS.COM- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menyampaikan bahwa langkah pergeseran anggaran sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan respons atas kebijakan terbaru dari pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang digelar di ruang Banggar, Senin (13/4/2026).
Menurut Eddy, penyesuaian ini perlu dilakukan karena adanya regulasi baru yang muncul setelah pengesahan APBD. Mengingat perubahan tersebut berkaitan langsung dengan struktur anggaran daerah, maka prosesnya harus mendapat persetujuan DPRD.
Ia menjelaskan, salah satu pemicu utama pergeseran anggaran adalah terbitnya petunjuk teknis dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baru dikeluarkan setelah APBD ditetapkan.
“APBD disahkan pada akhir November, sementara rincian BOS baru tersedia pada akhir Desember. Kondisi ini membuat penyesuaian anggaran menjadi tidak terhindarkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eddy menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan tidak berdampak pada total anggaran daerah. Pergeseran hanya terjadi pada distribusi alokasi antar program dan kegiatan.
“Tidak ada penambahan anggaran secara keseluruhan. Hanya dilakukan penataan ulang, ada kegiatan yang dikurangi dan ada yang ditambah,” jelasnya.
Selain faktor BOS, kebijakan baru terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit juga turut memengaruhi penyesuaian APBD. Dana tersebut harus segera dimasukkan dalam struktur anggaran sebagai syarat pencairan pada tahap berikutnya.
Dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, DPRD telah menyepakati bahwa pemanfaatan DBH sawit akan diprioritaskan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Fokusnya pada pembangunan infrastruktur serta program perlindungan sosial, terutama untuk para pekerja di sektor perkebunan,” pungkasnya.
