BABEL,VISSIONNEWS.COM- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan bahwa peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) harus dioptimalkan sebagai ujung tombak penataan lahan dan ruang di daerah.
Pernyataan itu disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Pangkalpinang, Rabu (22/4/2026).
Dalam forum tersebut, Hidayat menekankan bahwa reforma agraria bukan sekadar program administratif, tetapi strategi besar untuk menghadirkan keadilan sosial. Ia menjelaskan bahwa upaya ini bertumpu pada dua aspek utama, yakni penataan aset dan penataan akses bagi masyarakat.
Penataan aset, lanjutnya, dilakukan melalui legalisasi serta redistribusi tanah, termasuk lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun, ia mengingatkan bahwa kepemilikan tanah harus diikuti dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola lahan secara produktif.
“Jangan berhenti pada sertifikat. Tanah harus memberi manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Hidayat juga menegaskan bahwa langkah tersebut selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia guna memberikan kepastian hukum.
Ia menilai, GTRA memiliki posisi strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor agar kebijakan penataan lahan berjalan terpadu dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan pentingnya penguatan peran GTRA di daerah. Ia menyebut persoalan agraria tidak hanya berkaitan dengan legalitas, tetapi juga menyangkut rasa keadilan masyarakat terhadap tanah yang mereka miliki.
“Ketika masalah agraria tidak terselesaikan, dampaknya bukan hanya konflik, tapi juga berkurangnya rasa memiliki terhadap tanah air,” katanya.
Aria Bima juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan PTSL serta menjaga konsistensi terhadap rencana tata ruang guna mencegah munculnya konflik agraria baru.
Kunjungan kerja ini, menurutnya, tidak hanya bertujuan menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi daerah dan mencari solusi bersama.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-Babel, Forkopimda, perwakilan Badan Pertanahan Nasional, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Melalui pertemuan ini, diharapkan pelaksanaan reforma agraria di Babel semakin terarah, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
