PANGKALPINANG,VISSIONNEWS.COM – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pangkalpinang resmi dimulai. Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut dengan memberikan data yang akurat dan jujur kepada petugas sensus yang melakukan pendataan di lapangan.
Pesan itu disampaikan Saparudin usai mengukuhkan petugas Sensus Ekonomi 2026 Kota Pangkalpinang, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.
“Sensus Ekonomi menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk mengetahui gambaran riil kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, kami berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar,” ujarnya.
Saparudin mengatakan, para petugas yang telah dikukuhkan memiliki tugas besar untuk mengumpulkan data ekonomi secara profesional, objektif, dan berintegritas. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan program ekonomi daerah.
Ia menjelaskan, ketersediaan data yang valid sangat diperlukan agar pemerintah dapat merancang kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program pembangunan yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.
Selain mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemkot Pangkalpinang juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang untuk membantu melakukan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurut Saparudin, validasi data DTKS penting dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia juga berharap dapat dilakukan pemetaan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan dari desil satu hingga desil sepuluh.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota turut menyinggung langkah efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah daerah. Salah satu kebijakan yang dilakukan yakni membatasi perjalanan dinas serta mengoptimalkan pelaksanaan rapat dan koordinasi secara daring.
“Jika tidak bersifat mendesak, perjalanan dinas tidak kami izinkan. Saat ini banyak kegiatan yang dapat dilakukan secara online sehingga lebih efisien,” katanya.
Dari berbagai langkah penghematan yang diterapkan, Pemkot Pangkalpinang berhasil menghemat anggaran sekitar Rp13 miliar dari sejumlah pos belanja pemerintah daerah.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap tersedianya data ekonomi yang lebih lengkap, akurat, dan terpercaya sehingga dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
