Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) oleh Presiden Prabowo. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene sebagai simbol dimulainya upaya penguatan kesejahteraan keuangan masyarakat secara nasional.
Presiden Prabowo berharap pembentukan DNKK dapat memperluas inklusi keuangan, termasuk meningkatkan kepemilikan rekening serta mendorong masyarakat agar semakin mudah mengakses layanan keuangan formal. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kondisi keuangan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan rakyat. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan pendapatan masyarakat secara konkret.
“Garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara nyata harus meningkat,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, hingga akhir 2024, TPAKD telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan tim tersebut telah mendukung perluasan akses keuangan bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.
Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, partisipasi Gubernur Hidayat Arsani dalam Rakornas ini menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah dijangkau, aman, dan berkelanjutan.
Melalui optimalisasi peran TPAKD, pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas pemanfaatan layanan perbankan, mendorong akses pembiayaan usaha, serta meningkatkan kebiasaan menabung di kalangan masyarakat. Upaya tersebut juga penting untuk mendukung perkembangan UMKM dan memperkuat sektor ekonomi produktif di daerah.
Perluasan akses keuangan dinilai memiliki peran penting dalam membuka peluang usaha, meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, serta mendorong pemerataan kesejahteraan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan lembaga jasa keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pencapaian tujuan tersebut.
Melalui Rakornas TPAKD 2026, Pemprov Babel diharapkan semakin memperkuat langkah strategis dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan akses keuangan yang semakin luas, masyarakat Bangka Belitung diharapkan memperoleh kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.(*)
