Tak hanya itu, M diduga memasok gas bersubsidi sekaligus mengarahkan sisa gas dari tabung LPG 50 kilogram kepada C untuk dipindahkan ke tabung 12 kilogram.
“Jadi, untuk sementara M ini adalah agen, dan untuk C yang menyuntikkan itu kegiatannya karena dia mendapatkan gas dari M tadi. Agen ini juga menerima sisa-sisa gas yang kemudian diarahkan ke C untuk dipindahkan,” ungkap Dwi Agung dalam konferensi pers, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, kedua tersangka mengetahui praktik penyalahgunaan tersebut. Karena itu, penyidik turut menjerat M dengan ketentuan penyertaan tindak pidana serta ketentuan perlindungan konsumen.
Berdasarkan hasil penyelidikan, aktivitas ilegal tersebut diduga telah berlangsung selama kurang lebih dua bulan sejak Agustus 2026. Lokasi pemindahan gas berada di Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.
Dalam menjalankan aksinya, C memindahkan isi empat tabung LPG 3 kilogram ke dalam satu tabung LPG 12 kilogram. Selain memanfaatkan gas subsidi, pelaku juga menggunakan sisa gas dari tabung LPG 50 kilogram yang dikembalikan ke agen.
Sisa gas tersebut diperkirakan mencapai 8 hingga 15 kilogram. Dari praktik tersebut, para pelaku mampu menghasilkan sekitar 12 hingga 15 tabung LPG 12 kilogram setiap harinya.
Gas hasil pemindahan kemudian dipasarkan dengan harga Rp235 ribu hingga Rp240 ribu per tabung. Harga Rp235 ribu diberlakukan bagi pembeli yang mengambil langsung, sedangkan Rp240 ribu untuk pembelian yang diantarkan kepada pengecer.
Dari bisnis ilegal tersebut, tersangka C diperkirakan memperoleh keuntungan sekitar Rp33 juta, sementara M mendapatkan keuntungan sekitar Rp36 juta. Dengan demikian, total keuntungan yang diperoleh keduanya mencapai Rp69 juta.
Polisi menyebut praktik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan LPG bersubsidi, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan gas LPG 3 kilogram di tengah masyarakat.
Berdasarkan perhitungan penyidik dan keterangan ahli, sebanyak 1.388 tabung LPG 3 kilogram diduga telah digunakan dalam praktik pemindahan tersebut. Dengan nilai subsidi sekitar Rp29 ribu per tabung, potensi kerugian subsidi pemerintah ditaksir mencapai Rp40 juta.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan sebanyak 495 tabung gas berbagai ukuran. Barang bukti tersebut terdiri dari 10 tabung LPG 50 kilogram kosong, 24 tabung LPG 12 kilogram kosong, 49 tabung LPG 12 kilogram berisi, 364 tabung LPG 3 kilogram kosong, serta 48 tabung LPG 3 kilogram berisi.
Selain tabung gas, petugas juga menyita sejumlah peralatan pemindahan gas dan segel yang diduga palsu. Segel tersebut digunakan untuk membuat tabung hasil pemindahan seolah-olah merupakan produk resmi.
Terkait status agen milik tersangka M, Dwi Agung mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina mengenai kemungkinan pencabutan izin operasional agen tersebut.
“Untuk masalah pencabutan nanti kami koordinasikan dengan Pertamina,” ujarnya.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta ketentuan terkait perlindungan konsumen.
Polda Babel menegaskan pengungkapan kasus ini merupakan upaya untuk menghentikan penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan gas ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan.
Polisi juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan LPG bersubsidi dapat berdampak langsung terhadap masyarakat kecil yang menjadi sasaran utama penerima subsidi pemerintah.
