Penyaluran bantuan berlangsung di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Selasa (17/11/2026), dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, dan Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Khotaman Barka.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengatakan program tersebut menyasar keluarga penerima PKH yang telah menerima bantuan sosial selama lima tahun dan memiliki usaha produktif.
Menurutnya, bantuan modal usaha ini diharapkan menjadi dorongan bagi penerima untuk mengembangkan usaha sehingga secara bertahap dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
“Jadi diharapkan dengan bantuan ini para penerima bantuan itu bisa mandiri dan ada pendampingan maksimal selama satu tahun,” ujar Dessy.
Ia menjelaskan, selama proses pemberdayaan berlangsung, penerima tetap mendapatkan pendampingan dari pendamping PKH. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai peruntukannya sekaligus membantu penerima mengembangkan usaha.
Dessy menyebutkan, dari 38 penerima yang telah disetujui, empat orang sudah menerima bantuan melalui Kantor Pos. Sementara itu, dua orang ditunda penyalurannya karena terindikasi terlibat judi online, sedangkan 32 orang lainnya menerima bantuan dalam kegiatan penyaluran di Kantor Dinas Sosial.
Ia menegaskan, bantuan Rp5 juta tersebut harus digunakan sebagai modal usaha dan tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Nanti ada pendampingan dari PKH agar mereka bisa menggunakan uangnya sebaik-baiknya untuk modal usaha, jadi bukan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.
Dessy juga mengingatkan penerima agar memanfaatkan bantuan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas peluang penjualan.
Ia mencontohkan pelaku usaha minuman yang sebelumnya hanya mampu memproduksi 10 gelas. Dengan tambahan modal, penerima diharapkan dapat meningkatkan jumlah produksi sehingga penjualan dan pendapatan ikut bertambah.
“Uang ini dipergunakan sebaik-baiknya, dipergunakan untuk modal usaha, untuk mengembangkan usahanya. Misalnya tadi esnya cuma 10, nanti untuk produksinya lebih banyak lagi sehingga penjualan juga lebih banyak lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Khotaman Barka, menjelaskan bahwa dari sekitar 180 calon penerima yang diusulkan Pemkot Pangkalpinang, sebanyak 38 orang telah mendapatkan persetujuan pada tahap ini.
Ia mengatakan, penerima program merupakan masyarakat yang telah menerima PKH lebih dari lima tahun, memiliki usaha kecil, serta mempunyai keinginan kuat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
Menurut Khotaman, program pemberdayaan sosial ekonomi menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendorong masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial. Melalui tambahan modal usaha, penerima diharapkan mampu mengembangkan usaha sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat lain yang masih membutuhkan bantuan sosial.
Selain 38 penerima tersebut, Dinas Sosial juga telah menerima informasi mengenai 13 calon penerima lainnya yang masuk dalam tahap persetujuan berikutnya untuk mendapatkan program serupa.
Khotaman turut mengingatkan keluarga penerima manfaat agar menjauhi aktivitas judi online, baik yang dilakukan secara pribadi maupun oleh anggota keluarga. Pasalnya, berdasarkan ketentuan pemerintah pusat, keluarga yang terindikasi terlibat judi online dapat mengalami penangguhan hingga penghentian bantuan sosial, termasuk PKH.
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan ruang sanggah bagi masyarakat yang merasa terjadi kekeliruan dalam proses pendeteksian sistem.
Ia juga mengajak masyarakat yang memiliki usaha kecil dan berkeinginan kuat untuk mandiri agar berkoordinasi dengan pendamping PKH di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Dengan demikian, mereka dapat diusulkan sebagai calon penerima program pemberdayaan sosial ekonomi pada tahap berikutnya.









