Perda KTR Pangkalpinang Bakal Direvisi, Iklan Rokok dan Vape Diatur Lebih Ketat

PANGKALPINANG,VISSIONNEWS.COM – Pemerintah Kota Pangkalpinang berencana merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam regulasi baru tersebut, pengaturan rokok elektronik atau vape hingga larangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau akan diperketat.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengatakan revisi aturan diperlukan untuk memperkuat penerapan KTR yang selama ini dinilai belum berjalan maksimal.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan advokasi penguatan implementasi Kawasan Tanpa Rokok bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan perwakilan World Health Organization (WHO) di SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (17/11/2026).

Dessy menjelaskan, Pangkalpinang sebenarnya telah memiliki regulasi mengenai KTR. Namun, pelaksanaan dan pengawasan di lapangan masih membutuhkan perhatian lebih serius.

“Jadi kita itu sudah ada KTR, tetapi penegakannya belum maksimal. Di sinilah Kemenkes dan WHO memberikan advokasi kepada kita untuk penegakan dan pengawasan kawasan tanpa rokok,” ujarnya.

Menurut Dessy, terdapat tujuh kawasan yang harus menerapkan ketentuan KTR, yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan.

Selain memperkuat pengawasan di kawasan tersebut, Dessy menyoroti masih maraknya iklan rokok di tempat umum di Pangkalpinang.

Ia berharap keberadaan iklan rokok di ruang publik dapat dihilangkan secara bertahap, sebagaimana sejumlah daerah lain yang telah membatasi bahkan tidak lagi memasang iklan produk rokok.

“Kita berharap iklan-iklan rokok di tempat umum ini bisa dihilangkan. Karena di kota dan kabupaten lain sudah banyak yang meminimalkan, bahkan tidak ada lagi iklan rokok,” katanya.

Pengaturan rokok elektronik atau vape juga menjadi salah satu poin penting dalam rencana revisi Perda KTR.

Dessy menyebutkan, pemerintah kota berencana menyamakan ketentuan penggunaan vape dengan rokok konvensional. Artinya, larangan penggunaan rokok di kawasan KTR nantinya juga berlaku bagi pengguna rokok elektronik.

“Kita nanti rencananya akan membuat perda baru yang mengakomodasi supaya vape itu disamakan dengan rokok. Jadi rokok dilarang, vape juga dilarang,” tegasnya.

Tak hanya memperketat larangan, pemerintah kota juga berencana memasukkan sanksi administratif berupa denda bagi pihak yang melanggar ketentuan KTR.

Dessy mengatakan, Perda sebelumnya belum mengatur sanksi secara tegas. Karena itu, revisi regulasi diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai mekanisme penindakan terhadap pelanggaran.

Sanksi tersebut nantinya direncanakan berlaku bagi individu maupun penyelenggara atau pengelola tempat yang tidak menjalankan ketentuan KTR.

Ia menegaskan, penerapan kawasan tanpa rokok bukan bertujuan membatasi hak perokok semata, melainkan memastikan masyarakat yang tidak merokok tetap mendapatkan hak atas lingkungan yang sehat.

“Merokok itu tidak boleh merugikan orang lain yang tidak merokok. Jadi semua punya hak untuk menikmati lingkungan yang sehat. Kita harus sama-sama saling menghargai,” ungkapnya.

Dessy juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dinilai rentan terdampak paparan asap rokok.

Menurutnya, penguatan KTR menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung perlindungan anak.

“Yang dirugikan dari aktivitas merokok ini kebanyakan perempuan dan anak. Kita juga punya komitmen sebagai kota ramah anak. Ini salah satu kontribusi pemerintah kota untuk memberikan perlindungan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Kesehatan dalam kegiatan tersebut menekankan bahwa penguatan Perda KTR Pangkalpinang harus diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kemenkes memaparkan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 70 juta orang.

Paparan rokok pada kelompok usia muda juga menjadi perhatian. Dalam pemaparan tersebut disebutkan proporsi perokok pada kelompok usia 15–19 tahun mencapai 56,5 persen, sedangkan kelompok usia 10–14 tahun sebesar 18 persen.

Kondisi tersebut dinilai menjadi peringatan serius, termasuk bagi Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan.

Kemenkes turut mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam implementasi KTR di Pangkalpinang. Di antaranya penegakan sanksi yang belum optimal, belum jelasnya penyediaan area khusus merokok, belum terakomodasinya pengaturan rokok elektronik, serta masih maraknya iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Karena itu, pemerintah daerah didorong memperketat pengawasan terhadap iklan dan promosi rokok, terutama di sekitar fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.

Melalui revisi Perda KTR, Pemkot Pangkalpinang diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang lebih tegas dan efektif. Penguatan aturan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan masyarakat, tetapi juga melindungi anak-anak dan generasi muda dari paparan asap rokok serta pengaruh promosi produk tembakau dan rokok elektronik.

Share

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *