Babel,VissionNews.Com- Menyikapi orasi yang dilakukan oleh Aliansi Penambangan Rakyat dan Masyarakat Peduli Tambang di depan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anggota DPRD Babel Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Himma Olivia, memberikan tanggapannya terkait dugaan praktik mafia di tubuh internal PT Timah.
Dalam wawancaranya, Himma Olivia menyatakan bahwa persoalan dugaan oknum mafia di PT Timah sudah bukan hal baru. Ia mengacu pada kasus hukum yang melibatkan 271 pihak sebagai bukti bahwa praktik-praktik tidak sehat memang nyata terjadi.
“Jadi sama-sama kita ketahui dengan kasus 271, itu pun sebenarnya sudah real, sudah nyata bahwa oknum ada di PT Timah,” tegas Himma, Rabu (10/09/2025)
Sebagai mantan pelaku pertambangan, ia menyoroti bahwa sistem yang ada saat ini membuka celah terjadinya praktik mafia, terutama karena adanya perbedaan harga jual timah antara PT Timah dan pihak swasta. Hal ini, menurutnya, menjadi pemicu utama timah hasil IUP yang seharusnya masuk ke PT Timah justru mengalir ke tangan lain.
“Dengan adanya Satgas, tujuannya adalah bukan menertibkan penambangnya, tapi memastikan hasil dari IUP itu masuk ke PT Timah. Karena hari ini justru hasilnya banyak jatuh ke swasta,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa permasalahan utama dalam tata kelola timah di Babel adalah disparitas harga. Ia mendorong PT Timah agar menyetarakan harga beli timah dengan harga di sektor swasta.
“Harapan kita, PT Timah bisa menyamakan harga dengan swasta. Karena selama masih ada selisih harga, maka ruang gerak mafia akan tetap terbuka. Harga LME sudah tinggi, tapi kenapa harga PT Timah masih rendah?” katanya.
Saat ditanya soal tudingan masyarakat mengenai adanya “koruptor” di internal PT Timah, ia menjawab diplomatis, namun tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan internal.
“Yang seharusnya jatuh ke PT Timah, justru jatuhnya ke swasta. Ini kan jadi tanda tanya besar. Kalau PT Timah tak mampu menyerap hasil IUP rakyat karena harga rendah, maka wajar jika rakyat mencari harga lebih baik,” jelasnya.
Terkait agenda pembahasan bersama Dirut PT Timah, ia menyampaikan bahwa pihak DPRD sejatinya telah menjadwalkan pertemuan untuk membahas penyetaraan harga, namun harus ditunda karena kesibukan agenda rapat daerah.
“Sebenarnya hari ini kami ada agenda dengan Dirut PT Timah untuk bahas penyetaraan harga. Tapi karena pimpinan kami sedang ikut raporda, jadwal tersebut dibatalkan,” ujarnya.
Terakhir, saat dikonfirmasi soal isu harga pembelian timah yang hanya Rp6.000 per satuan tertentu, ia mengaku belum mengetahui secara rinci informasi tersebut, karena bukan berada di dapilnya.
