Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Pangkalpinang, Jazzkyanda, S.H., M.H., mengatakan pendidikan demokrasi di lingkungan kampus perlu diarahkan tidak hanya pada pemahaman tentang hak pilih, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa membaca dinamika politik secara objektif dan bertanggung jawab.
Menurutnya, generasi muda harus memiliki bekal pengetahuan yang memadai agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi serta mampu membedakan dinamika politik yang wajar dengan tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan.
“Demokrasi tidak cukup dipahami hanya sebagai proses memilih pemimpin. Generasi muda harus memahami prinsip demokrasi, etika politik, serta aturan yang menjadi landasan dalam kehidupan bernegara,” ujar Jazzkyanda.
Ia menegaskan, Sekolah Demokrasi Kampus diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengidentifikasi indikasi persoalan dalam proses politik, memeriksa kebenaran informasi, dan memahami mekanisme yang tepat untuk menyampaikan dugaan pelanggaran.
Jazzkyanda menambahkan, kemampuan deteksi dini tersebut harus disertai sikap objektif dan tidak terburu-buru menghakimi pihak tertentu. Dengan demikian, mahasiswa dapat berperan dalam menjaga kualitas demokrasi melalui partisipasi yang berlandaskan fakta dan hukum.
Kegiatan ini menghadirkan Davitri, S.Pd., M.Pd., Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai narasumber. Materi yang diberikan berkaitan dengan pengawasan pemilu, partisipasi masyarakat, serta pentingnya memahami peraturan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Melalui materi tersebut, peserta diharapkan dapat memahami bahwa dugaan pelanggaran harus dicermati berdasarkan bukti dan fakta, kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku dan lembaga yang berwenang.
Ketua Pelaksana Sekolah Demokrasi Kampus, Andri Hadinata Pane, S.Pd., menjelaskan bahwa program ini dirancang dalam empat kali pertemuan dengan materi yang disusun secara bertahap. Pertemuan pertama menjadi fondasi untuk mengenalkan prinsip-prinsip demokrasi, etika politik, aturan hukum, dan peran masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.
“Pertemuan pertama ini menjadi fondasi bagi peserta untuk memahami demokrasi dan berbagai dinamika yang menyertainya. Kami berharap peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga mampu berdiskusi, menganalisis persoalan, dan menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan realitas politik di masyarakat,” kata Andri.
Ia berharap proses pembelajaran tersebut dapat mendorong mahasiswa menjadi peserta demokrasi yang aktif, tidak hanya ketika menggunakan hak pilih, tetapi juga dalam menjaga etika, menghormati aturan, dan berpartisipasi secara konstruktif.
Pelaksanaan kegiatan di Universitas Pertiba juga menjadi bentuk kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan perguruan tinggi dalam memperluas pendidikan kewargaan. Peran kampus dinilai strategis untuk membangun kesadaran politik mahasiswa melalui pembelajaran yang berbasis pengetahuan dan pemahaman hukum.
Pemuda Muhammadiyah Kota Pangkalpinang berharap rangkaian empat pertemuan Sekolah Demokrasi Kampus mampu melahirkan generasi muda yang kritis, cermat dalam menerima informasi, serta memahami cara menyikapi indikasi pelanggaran secara tepat.
Melalui program ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil bagian dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berintegritas, sekaligus mendorong penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
