Pangkalpinang,VissionNews.Com- Walikota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menghadiri pelaksanaan rapat Forum Komunikasi Kota Pangkalpinang terkait implementasi strategi pencapaian Universal Health Coverage (UHC) bersama BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, di Smart Room Center, Kantor Walikota Pangkalpinang, Kamis (10/04/2025).
Walikota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin mengatakan kondisi pencapaian Indeks Kesehatan Kota (IHK) Pangkalpinang dalam konteks pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta tuntutan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang inklusif dan merata.
Karena UHC merupakan bagian dari kebijakan strategis untuk menjamin perlindungan kesehatan seluruh warga Pangkalpinang.
“Dalam efisiensi pelayanan publik, peran serta dan dukungan CSR sangat penting. Kami harap dunia usaha juga aktif berkontribusi dalam pembangunan sektor kesehatan,” pungkasnya.
Ia juga menegaskan Pemkot Pangkalpinang komitmen dalam mendukung implementasi Universal Health Coverage (UHC) bersama BPJS Kesehatan karena pelayanan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Ia menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai tantangan, terutama terkait teknis administrasi dan data kepesertaan BPJS.
Yang utama adalah masyarakat dapat terlayani dengan baik. Masalah teknis, seperti kartu BPJS yang tidak aktif, harus diantisipasi sejak awal.
“Kami sudah meminta jajaran terkait untuk memprioritaskan penganggaran agar memenuhi kuota yang ditetapkan oleh BPJS,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa validasi data menjadi kunci suksesnya program ini, mengingat data kemiskinan sering berubah-ubah.
Oleh karena itu, koordinasi antara Dinas Sosial, Dukcapil, dan Bappeda sangat diperlukan untuk menyinkronkan data dan kebutuhan anggaran.
“Jika data sudah akurat dan anggaran tersedia, maka tidak akan ada kendala layanan. Kami minta data diperbarui secara berkala oleh RT, RW, dan kelurahan. Jangan sampai masyarakat tidak terlayani hanya karena kartu tidak aktif atau data tidak sesuai,” tegasnya.
Pj Walikota Unu Ibnudin juga membuka kemungkinan memanfaatkan dana cadangan dari CSR dan donasi masyarakat sebagai solusi penunjang.
Ia mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat yang mampu, untuk ikut serta menjamin akses kesehatan bagi warga yang membutuhkan.
Jika ada tetangga yang tiba-tiba mengalami musibah dan belum terdaftar, kita bisa bantu langsung.
“Ini bentuk solidaritas sosial Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan semua pihak agar pelayanan kesehatan benar-benar merata,” ujarnya.
