BABEL,VISSIONNEWS.COM — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama DPRD Babel menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Babel yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Rabu (26/8/2026). Gubernur Babel Hidayat Arsani turut menghadiri agenda tersebut.
Dalam kesempatan itu, Hidayat menyampaikan apresiasi kepada DPRD Babel atas proses pembahasan anggaran yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah. Menurutnya, penyesuaian dalam perubahan anggaran diperlukan agar alokasi belanja semakin selaras dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
“Semoga melalui perubahan ini, anggaran dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Hidayat.
Sementara itu, KUA-PPAS APBD Babel 2027 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan APBD 2026. Kondisi tersebut dinilai memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sejumlah program prioritas.
Sejumlah agenda yang menjadi perhatian antara lain pengurangan angka kemiskinan, pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan perekonomian daerah, serta penciptaan lapangan pekerjaan.
Pemerintah Provinsi Babel berharap peningkatan kapasitas fiskal tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga program pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kesepakatan KUA-PPAS 2026 dan 2027 ini selanjutnya menjadi salah satu dasar dalam proses penyusunan rancangan APBD. Melalui sinergi antara Pemprov Babel dan DPRD, program serta kegiatan yang akan dituangkan dalam APBD diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Gubernur Hidayat menegaskan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran benar-benar mendukung prioritas pembangunan Kepulauan Bangka Belitung.
