PANGKALPINANG,VISSIONNEWS.COM– PT Timah (Persero) Tbk mencatatkan lonjakan kinerja operasional dan keuangan sepanjang sembilan bulan pertama 2026. Hingga 30 September 2026, produksi bijih timah perusahaan mencapai 18.893 ton Sn atau meningkat 55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 12.190 ton.
Capaian tersebut bahkan telah melampaui total produksi sepanjang 2025 yang tercatat sebesar 18.635 ton. Peningkatan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pembenahan tata kelola pertambangan sekaligus upaya memperkuat pengamanan wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di Bangka Belitung.
Di tengah upaya pemerintah menertibkan aktivitas pertambangan ilegal, PT Timah juga memperluas kemitraan dengan penambang rakyat melalui jalur resmi. Langkah ini diarahkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya timah berjalan sesuai ketentuan hukum serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pembenahan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto sejak Oktober 2025 untuk menindak sekitar 1.000 titik tambang ilegal di Bangka Belitung.
Produksi Bijih Timah Naik 55 Persen
Berdasarkan data Direktorat Operasi PT Timah hingga 30 September 2026, realisasi produksi bijih timah mencapai 18.893 ton Sn sepanjang Januari-September 2026.
Jumlah tersebut setara 96,7 persen dari rencana produksi Januari-September sebesar 19.542 ton dan 75,6 persen dari target operasional tahun berjalan sebesar 25.000 ton.
Akselerasi produksi juga terlihat pada semester pertama 2026. Produksi bijih timah mencapai 12.235 ton Sn atau tumbuh 75 persen dibandingkan periode yang sama 2025 sebesar 6.997 ton.
Dari sisi operasional, penambangan laut melalui Kapal Isap Produksi (KIP) dan Ponton Isap Produksi (PIP) menyumbang 11.288 ton hingga akhir September 2026. Peningkatan tersebut ditopang penambahan empat unit KIP pada Juli dan Agustus 2026 serta kontribusi produksi PIP sebesar 4.982 ton.
Sementara itu, penambangan darat menghasilkan 7.255 ton. Pulau Belitung menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan produksi mencapai 5.626 ton.
Kinerja operasional tersebut turut mendorong peningkatan produksi dan penjualan logam timah serta memperkuat posisi perusahaan di pasar internasional.
Pendapatan Melonjak, Laba Bersih Tembus Rp4,12 Triliun
Seiring peningkatan produksi bijih, kinerja keuangan PT Timah juga mencatat pertumbuhan signifikan.
Pada periode sembilan bulan hingga 30 September 2026, produksi logam timah mencapai 16.190 metrik ton atau meningkat 49 persen dibandingkan periode yang sama 2025 sebesar 10.855 metrik ton.
Penjualan logam timah melonjak 72 persen menjadi 16.304 metrik ton dari sebelumnya 9.469 metrik ton. Sementara harga jual rata-rata logam timah meningkat 52 persen menjadi US$51.011 per metrik ton.
Kondisi tersebut mendorong pendapatan usaha perusahaan naik 144 persen menjadi Rp16,15 triliun dari sebelumnya Rp6,61 triliun.
Laba usaha bahkan meningkat 594 persen menjadi Rp5,60 triliun. EBITDA mencapai Rp6,18 triliun atau tumbuh 323 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Arus kas operasi juga berbalik positif menjadi Rp4,09 triliun, dengan total aset perusahaan mencapai Rp17,26 triliun.
Adapun laba bersih PT Timah hingga September 2026 tercatat sebesar Rp4,12 triliun, meningkat 584 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp602,42 miliar. Capaian tersebut menjadi rekor laba bersih tertinggi perusahaan untuk periode sembilan bulan.
Direktur Operasi PT Timah Tbk, Handy Geniardi, menjelaskan peningkatan pasokan bijih dari lini operasional menjadi fondasi bagi pertumbuhan kinerja komersial dan finansial perusahaan.
“Kenaikan suplai bijih dari lini operasi menjadi fondasi bagi lonjakan kinerja komersial dan finansial perusahaan sepanjang 2026, yang turut ditopang oleh penguatan harga timah global sejalan dengan permintaan industri elektronik, baterai, semikonduktor, pusat data, dan kecerdasan buatan,” jelas Handy.
Prestasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pertambangan yang mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada Agustus 2026, Presiden secara khusus memberikan apresiasi terhadap pembenahan tata kelola dan peningkatan profitabilitas PT Timah setelah penutupan sekitar 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung.
Perpres 79 Tahun 2026 Jadi Instrumen Pembenahan Tata Kelola
Menatap akhir tahun, PT Timah menargetkan produksi bijih timah mencapai 25.000 ton sepanjang 2026. Hingga akhir September, realisasi produksi telah mencapai 18.893 ton atau 75,6 persen dari target tersebut.
Perusahaan melanjutkan program percepatan produksi pada triwulan IV untuk memastikan target operasional dapat tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan rencana kerja 2027.
Salah satu instrumen penting dalam pembenahan tata kelola pertambangan adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2026 tentang Percepatan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 31 Agustus 2026.
Regulasi tersebut membuka ruang bagi PT Timah untuk memproduksi dan menyerap hasil produksi mitra di atas kuota RKAB selama satu tahun secara bersyarat, khususnya di Belitung. Pelaksanaannya tetap harus melalui verifikasi legalitas administratif dan pengawasan surveyor independen.
Pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan perbaikan tata kelola tidak disalahartikan sebagai pembenaran terhadap aktivitas penambangan tanpa kendali.
“Secara paralel, Direktorat Operasi menindaklanjuti tujuh poin penyesuaian sistem tata kelola terkait ketentuan Kementerian ESDM, menata struktur biaya jasa pertambangan yang adil bagi mitra, serta memacu pengembangan tambang primer di Batubesi (Belitung) dan Paku (Bangka),” tambah Handy.
Langkah operasional tersebut sejalan dengan mandat Holding Industri Pertambangan MIND ID, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta visi kepemimpinan Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro.
Penguatan sektor pertambangan juga diarahkan untuk mendukung agenda hilirisasi dan ketahanan sumber daya alam nasional.
Untuk menjaga keberlanjutan usaha dan mencapai target umur tambang atau life of mine minimal 25 tahun, PT Timah merealisasikan belanja eksplorasi sebesar Rp33,19 miliar sepanjang triwulan III 2026.
Kegiatan tersebut mencakup pengeboran darat sepanjang 11.666 meter di wilayah Bangka dan Belitung.
Memasuki kuartal IV 2026, kegiatan eksplorasi dilanjutkan melalui pengeboran pandu aluvial dan primer di darat, termasuk pengerahan satu kapal bor dan empat ponton bor di perairan Bangka dan Kundur.
Hingga September 2026, neraca sumber daya timah perusahaan tercatat sebesar 797 ribu ton Sn dengan cadangan mencapai 311 ribu ton Sn.
Handy mengatakan pengamanan wilayah IUP dilakukan melalui sinergi bersama TNI, aparat penegak hukum, dan DPRD Babel.
“Sinergi pengamanan IUP bersama TNI seperti Kodam II/Sriwijaya, aparat penegak hukum, dan DPRD Babel menjaga kontinuitas pasokan bijih legal yang krusial bagi agenda hilirisasi Danantara dan MIND ID, mulai dari pengembangan logam tanah jarang hingga produk hilir kimia timah seperti Bankastab DMT-98,” jelasnya.
Arah pengembangan hilirisasi tersebut juga menjadi perhatian dalam peluncuran buku *Timah, Manusia, dan Masa Depan: Menata Ulang Arah Pembangunan Hijau dan Digital* karya Bambang Patijaya, Sofian Lusa, dan M. Adha Al Kodri.
Prof. Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi sekaligus Ketua Umum PP IKAL-Lemhannas, menekankan pentingnya diversifikasi pendapatan dan pengembangan hilirisasi bagi masa depan Bangka Belitung.
“Diversifikasi pendapatan untuk Bangka Belitung penting untuk diwujudkan dan timah memiliki potensi cadangan sebesar 10 juta ton, PT Timah dapat mengkonversi potensi tersebut secara efektif menjadi pendapatan untuk masyarakat, daerah dan negara. Ayo bantu kami untuk hilirisasi juga,” pesannya kepada Handy yang mewakili jajaran PT Timah.
89 Persen Produksi Melibatkan Mitra Usaha
Di balik peningkatan produksi perusahaan, keterlibatan penambang rakyat melalui kemitraan resmi menjadi salah satu aspek penting dalam pembenahan tata kelola pertambangan.
Hingga September 2026, sekitar 89 persen atau 16.889 ton dari total produksi bijih timah PT Timah yang mencapai 18.893 ton berasal dari kegiatan bersama mitra usaha.
Kontribusi tersebut terdiri atas produksi KIP mitra sebesar 4.754 ton, PIP sebesar 4.982 ton, serta tambang darat mitra sebesar 7.153 ton.
Di Pulau Belitung, tambang darat mitra menghasilkan 5.483 ton atau sekitar 77 persen dari total produksi tambang darat mitra. Capaian tersebut turut didukung pelatihan standardisasi teknis yang dilaksanakan pada Juli 2026.
Perusahaan juga memperluas jalur legalisasi penambang rakyat melalui pemberdayaan koperasi desa.
Sebanyak 35 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bersama 19 koperasi eksisting yang bermitra dengan PT Timah telah mendapatkan pembekalan terkait tata niaga, manajemen produksi, dan keselamatan kerja atau K3.
Pelatihan tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Koperasi, termasuk fasilitasi pengurusan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) secara gratis.
Di Kabupaten Bangka, PT Timah bersama pemerintah daerah juga menyepakati pemanfaatan lahan bersama di Kawasan Industri Jelitik pada 28 April 2026.
Kesepakatan tersebut mendapat pendampingan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah daerah turut menekankan pentingnya kepatuhan hukum dan kelestarian lingkungan bagi empat CV mitra pelaksana.
Selain aspek ekonomi, perusahaan juga menjalankan program sosial dan lingkungan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Hingga semester I 2026, program tersebut telah menjangkau 15.605 penerima manfaat. UMKM binaan juga dipromosikan melalui Belitung Expo 2026 untuk memperluas akses pasar.
Di sektor lingkungan pesisir, PT Timah melaksanakan reklamasi laut di Pantai Rebo dengan menghadirkan terumbu karang buatan dan rumah ikan. Program tersebut diharapkan menjaga keberlanjutan ruang laut agar tetap dapat dimanfaatkan secara harmonis oleh nelayan maupun penambang.
Kontribusi Negara dan Ekspor ke Pasar Internasional
Pembenahan tata kelola pertambangan juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.
Sebagai bagian dari kinerja tahun buku 2025, PT Timah menyetorkan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,624 triliun atau meningkat 106,9 persen dibandingkan 2024.
Perusahaan juga memberikan dividen sebesar Rp656,81 miliar pada 10 Juli 2026 kepada negara melalui MIND ID dan Danantara.
Sementara itu, peningkatan laba bersih hingga Rp4,12 triliun pada sembilan bulan pertama 2026 semakin memperkuat kapasitas keuangan perusahaan.
Danantara juga menilai kondisi kas PT Timah telah cukup kuat sehingga tidak membutuhkan suntikan modal baru.
Dari sisi perdagangan internasional, sebanyak 96 persen volume penjualan logam timah selama Januari-September 2026 diserap pasar ekspor. Penjualan tersebut menghasilkan devisa sekaligus mendukung kebutuhan industri strategis dunia, termasuk elektronik, baterai, dan transisi energi.
Enam pasar ekspor terbesar menyumbang 77 persen dari total penjualan, terdiri atas Tiongkok sebesar 30 persen, Korea Selatan 12 persen, India 11 persen, Jepang 9 persen, Belanda 8 persen, dan Singapura 7 persen.
Sementara itu, tujuan ekspor lainnya mencapai 19 persen dan pasar domestik sebesar 4 persen.
Handy mengatakan seluruh penjualan tersebut kini diperkuat dengan keterlacakan asal material melalui implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2026.
“Sebanyak 96% volume penjualan 9M 2026 diserap oleh pasar ekspor guna menghasilkan devisa dan menopang manufaktur strategis dunia untuk komponen elektronik, baterai, serta transisi energi, dengan enam pasar terbesar menyumbang 77% (Tiongkok 30%, Korea Selatan 12%, India 11%, Jepang 9%, Belanda 8%, dan Singapura 7%), tujuan ekspor lainnya 19%, dan pasar domestik 4%, yang seluruhnya kini diperkuat keterlacakan asal materialnya melalui Perpres 79/2026,” tutup Handy.
### Handy Geniardi dan Amanah Berat Mengawal Kedaulatan Lapangan
Di balik peningkatan produksi dan kinerja keuangan PT Timah, terdapat tanggung jawab besar dalam mengawal pelaksanaan operasional di lapangan, khususnya menjaga wilayah IUP dan menutup celah kebocoran sumber daya timah.
Peran tersebut menjadi bagian dari tugas Direktur Operasi PT Timah Tbk, Mayjen TNI (Purn) Handy Geniardi, yang mengawal pelaksanaan operasional bersama jajaran direksi di bawah kepemimpinan Direktur Utama Restu Widiyantoro.
Jajaran direksi lainnya terdiri atas Direktur Produksi dan Komersial Ilhamsyah Mahendra, Direktur Strategi Korporasi dan Pengembangan Usaha Harry Budi Sidharta, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Fina Eliani, serta Direktur SDM dan Transformasi Korporasi Ratih Mayasari.
Dalam menjalankan tugasnya, Handy menyelaraskan dan memaksimalkan peran Satuan Lapangan Tricakti, Mabes TNI, Satgas Wangka BIN, serta personel BKO TNI/Polri dari Kodam II/Sriwijaya dan Polda Babel.
Sinergi tersebut diarahkan untuk menjaga wilayah IUP dan mencegah kebocoran timah ke luar pulau melalui penguatan pengawasan serta penyekatan jalur distribusi.
Handy dipercaya menduduki posisi Direktur Operasi PT Timah melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 Oktober 2025, menggantikan Nur Adi Kuncoro.
Posisi tersebut merupakan jabatan strategis yang memiliki tanggung jawab besar, terutama karena kompleksitas dinamika pertambangan di Bangka Belitung.
Mengendalikan operasional pertambangan di wilayah tersebut berarti berhadapan dengan berbagai kepentingan, tekanan di lapangan, hingga risiko keselamatan dan reputasi ketika jalur-jalur ilegal mulai ditertibkan.
Perjuangan membenahi tata kelola pertambangan, khususnya melawan praktik pertambangan tanpa izin (PETI), bukan pekerjaan mudah. Karena itu, keberlanjutan dukungan terhadap pihak-pihak yang berada di garis depan pembenahan menjadi penting agar upaya penertiban tidak terhenti di tengah jalan.
Dalam konteks tersebut, perjuangan melawan penyimpangan kerap dihadapkan pada serangan balik berupa kriminalisasi dan pembunuhan karakter. Narasi tuduhan yang berkembang di ruang publik berpotensi membentuk persepsi sebelum persoalan diuji berdasarkan bukti dan proses hukum.
Situasi tersebut mengingatkan pada kisah Sisyphus dalam mitologi Yunani, sosok yang dikutuk mendorong batu besar ke puncak bukit, tetapi batu itu selalu kembali menggelinding ke bawah sehingga perjuangannya harus diulang tanpa akhir.
Metafora tersebut menjadi gambaran tentang beratnya perjuangan melawan praktik penyimpangan. Mereka yang berada di garis depan penertiban dapat menghadapi tekanan dan serangan balik yang berpotensi menghambat proses pembenahan.
Pertanyaan mendasarnya, apakah jaringan PETI telah sedemikian mengakar di Bangka Belitung hingga mampu membalikkan logika publik?
Dalam narasi pembenahan yang disampaikan, ketika Direktorat Operasi berhadapan dengan kelompok PETI yang berlindung di balik jubah oligarki legal, justru muncul tuduhan balik terhadap sosok yang melakukan penertiban. Bahkan, tuduhan tersebut disebut tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga diduga disusupkan melalui oknum internal yang kepentingannya terusik oleh pengawasan ketat.
Bagi Handy Geniardi, amanah negara dan integritas diri menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas.
Lulusan Akademi Militer 1987 dari kesatuan Kopassus tersebut memiliki latar belakang pendidikan S1 dan S2 Manajemen dari STIM IMMI serta merupakan lulusan LEMHANNAS PPSA-21 Tahun 2017.
Sebelum bergabung dengan PT Timah, Handy memiliki rekam jejak panjang dalam pengabdian di lingkungan militer dan intelijen. Sejumlah jabatan yang pernah diembannya antara lain Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua dan Maluku Utara, Direktur A dan Wakil Kepala BAIS TNI, hingga Wakil Komandan Sesko TNI sebelum purnatugas pada 2022.
Pengalaman tersebut menjadi bekal dalam menjalankan tugas di PT Timah, yang tidak hanya berkaitan dengan operasional perusahaan, tetapi juga menyangkut pengamanan sumber daya alam strategis negara.
Sikap tegak lurus terhadap mandat negara serta upaya merangkul penambang rakyat ke jalur kemitraan resmi menjadi bagian dari pendekatan pembenahan tata kelola pertambangan.
Dari perairan Rebo hingga daratan Belitung, peningkatan produksi dan rekor laba PT Timah sepanjang 2026 menjadi gambaran perubahan kinerja perusahaan di tengah upaya memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola, dan mendorong hilirisasi.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan kekayaan mineral tidak hanya diukur dari besarnya produksi dan keuntungan perusahaan, tetapi juga dari sejauh mana sumber daya alam mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, dan negara.









