BABEL,VISSIONNEWS.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi dengan PT Timah Tbk pada Jumat (20/2/2026) di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel. Pertemuan tersebut membahas aspirasi para penambang timah terkait Nilai Imbal Usaha Jasa Pertambangan (NIUJP) di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat penambang di sejumlah kabupaten, yakni Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Bangka. Mereka mempertanyakan realisasi komitmen direksi PT Timah yang sebelumnya disampaikan dalam pertemuan 8 November 2025, pasca aksi penyampaian aspirasi.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyampaikan bahwa masyarakat hanya meminta kesepakatan yang pernah dijanjikan dapat ditepati. Saat itu, manajemen PT Timah menyebutkan akan menyesuaikan harga di tingkat penambang apabila harga timah dunia mengalami kenaikan.
“Faktanya di lapangan, harga belum juga mengalami penyesuaian, sementara harga global sudah bergerak naik,” ujar Didit dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, kondisi penambang saat ini cukup berat, terlebih menjelang Ramadan dan Idulfitri. Para penambang berharap adanya kebijakan yang lebih responsif sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap produksi timah daerah.
Selain isu harga, DPRD juga menyoroti persoalan teknis di lapangan, seperti perbedaan penetapan nilai SN serta keterlambatan pembayaran yang sebelumnya dijanjikan cair dalam empat hari, namun realisasinya bisa melampaui satu bulan.
Didit menegaskan, hubungan antara perusahaan dan penambang harus dilandasi prinsip kemitraan yang adil dan setara. Jika terdapat mitra yang tidak disiplin, sanksi seharusnya diberikan kepada pihak terkait tanpa merugikan penambang lainnya.
Ia menambahkan, DPRD akan terus mengawal persoalan tersebut demi menjaga stabilitas ekonomi daerah. Namun demikian, kewenangan penetapan harga tetap berada di pihak perusahaan.
“Kami hanya bisa meminta dengan tegas agar komitmen kepada masyarakat benar-benar dipenuhi,” tegasnya.
DPRD Babel memastikan akan terus memperjuangkan aspirasi para penambang sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi di Bangka Belitung.
