BANGKA BARAT,VISSIONNEWS.COM- DPRD Kabupaten Bangka Barat menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka Barat Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, Badri Syamsu, menyampaikan bahwa LKPJ yang telah disampaikan oleh kepala daerah sebelumnya telah melalui proses pembahasan secara menyeluruh oleh DPRD.
“LKPJ Bupati Tahun 2025 telah kami tindaklanjuti melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dan Pokja untuk melakukan pembahasan secara komprehensif. Hasil dari pembahasan tersebut kemudian kami rumuskan menjadi rekomendasi DPRD,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rekomendasi tersebut ditetapkan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.4/4/SETWAN/2026 tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025.
Menurut Badri, langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja ke depan.
“Rekomendasi ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program, tata kelola pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bangka Barat, Markus, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dedikasi serta kontribusi dalam proses pembahasan LKPJ tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat atas kerja keras dan komitmennya dalam memberikan masukan, kritik, dan rekomendasi yang konstruktif,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi DPRD memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
“Rekomendasi yang disampaikan DPRD akan kami tindaklanjuti secara sistematis, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini akan menjadi bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Markus.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dan seluruh stakeholder. Oleh karena itu, kolaborasi dan kepercayaan harus terus kita jaga,” tambahnya.
Markus juga berharap kemitraan yang telah terjalin baik antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.
“Dengan kerja sama yang solid dan berkelanjutan, kita optimistis pembangunan di Bangka Barat dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.(ss/ADV)
