Dalam kegiatan itu, Saparudin menegaskan bahwa refleksi kepemimpinan bukan sekadar ajang memaparkan keberhasilan, melainkan kesempatan untuk menyampaikan perkembangan kerja pemerintah sekaligus mengevaluasi berbagai kekurangan yang masih perlu dibenahi.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apa saja yang telah dikerjakan pemerintah selama setahun terakhir, termasuk berbagai persoalan yang belum dapat diselesaikan secara optimal.
Ia mengakui, pelaksanaan program pembangunan selama tahun pertama pemerintahannya menghadapi tantangan, terutama akibat keterbatasan kemampuan fiskal daerah menyusul kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut membuat pemerintah kota harus mencari alternatif pembiayaan dan memperluas kerja sama dengan berbagai pihak agar program yang dibutuhkan masyarakat tetap berjalan.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh membuat kegiatan yang dibutuhkan masyarakat berhenti. Karena itu, kita bergotong royong dan berkolaborasi dengan berbagai pihak,” ujar Saparudin.
Ia menyebut dukungan sejumlah lembaga, seperti Bank Sumsel Babel, Bank BRI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta perusahaan swasta turut membantu pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah daerah.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemkot Pangkalpinang adalah pendidikan. Setelah pembangunan SMP Negeri 11, pemerintah kota merencanakan pembangunan SMP Negeri 12 pada tahun mendatang.
Saparudin berharap penambahan fasilitas tersebut dapat memperluas akses pendidikan sekaligus memenuhi kebutuhan sekolah tingkat menengah pertama untuk beberapa tahun ke depan.
“Insyaallah tahun depan kita bangun SMP 12. Mudah-mudahan untuk 10 tahun mendatang, kebutuhan sekolah mulai dari PAUD, SD hingga SMP sudah cukup,” katanya.
Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas sarana pendidikan melalui program revitalisasi. Saparudin menyebut lebih dari 30 sekolah di Pangkalpinang memperoleh dukungan program revitalisasi dari pemerintah pusat.
Sementara itu, keberadaan SMA Negeri 5 menjadi tambahan fasilitas pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas di kota tersebut.
Di bidang kesehatan, Saparudin mengakui pelayanan kepada masyarakat masih perlu mendapat perhatian lebih. Peningkatan kualitas layanan di puskesmas, rumah sakit, hingga puskesmas pembantu menjadi pekerjaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa fasilitas kesehatan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga perlu memberikan pelayanan yang baik dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Kami masih merasakan layanan publik kita kepada masyarakat masih sangat kurang. Kami terus berusaha memberikan layanan yang terbaik,” ungkapnya.
Pemkot Pangkalpinang juga mengapresiasi dukungan DPRD dalam pembiayaan program Universal Health Coverage (UHC). Program ini menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, memperoleh perlindungan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Pemerintah berharap dukungan tersebut dapat mengurangi hambatan masyarakat dalam mendapatkan layanan medis akibat keterbatasan biaya.
Persoalan sampah turut menjadi sorotan dalam evaluasi satu tahun kepemimpinan Udin–Dessy. Saparudin menyatakan pemerintah kota telah menjalankan sejumlah langkah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, termasuk kegiatan gotong royong setiap Jumat dan pengembangan bank sampah.
Ia bahkan menegaskan bahwa persoalan sampah harus ditangani secara serius dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Kami sudah menyatakan perang dengan sampah ini. Setiap Jumat saya turun membersihkan sampah. Program-program bank sampah juga sudah kita mulai, tetapi tentunya masih banyak yang harus kita kerjakan,” tegasnya.
Meski berbagai program telah dijalankan, Saparudin menilai upaya menjaga kebersihan kota tidak akan maksimal apabila hanya dibebankan kepada pemerintah.
Partisipasi warga dinilai sangat penting, terutama dalam membiasakan perilaku membuang sampah pada tempatnya serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal masing-masing.
Karena itu, pemerintah kota berharap gerakan kebersihan dapat menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kegiatan rutin yang dilakukan aparat pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna menyampaikan pesan meski tidak dapat hadir secara langsung dalam acara refleksi tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya harus mendampingi anaknya dan tidak dapat diwakilkan.
Dessy menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini telah mendukung jalannya pemerintahan serta pembangunan di Pangkalpinang.
Ia juga mengajak masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, akademisi, insan pers hingga organisasi masyarakat sipil, untuk aktif memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah daerah.
Menurut Dessy, evaluasi dari masyarakat dibutuhkan agar kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Sudah satu tahun pemerintahan Udin dan Dessy berlalu. Tentunya kami mohon saran, kritikan, dan masukan dari seluruh masyarakat agar kami bisa memperbaiki dan meningkatkan apa saja yang perlu kami lakukan,” pesannya.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus diperkuat demi menciptakan Pangkalpinang yang aman, kondusif, dan sejahtera, sekaligus mendorong terwujudnya Pangkalpinang Smart.
Dessy turut memberikan dukungan kepada Saparudin agar tetap bersemangat dalam memimpin daerah, menghadirkan inovasi, serta mengembangkan gagasan baru untuk kemajuan kota.
Refleksi satu tahun kepemimpinan tersebut menjadi momentum bagi Pemkot Pangkalpinang untuk melihat kembali capaian sekaligus mengidentifikasi pekerjaan rumah yang masih membutuhkan perhatian. Peningkatan layanan publik, pemerataan fasilitas pendidikan, akses kesehatan, dan penanganan sampah menjadi sejumlah agenda yang perlu terus diperkuat pada tahun-tahun berikutnya.
