PANGKALPINANG,VISSIONNEWS.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Sebanyak 192 petugas lapangan disiapkan untuk melakukan pendataan seluruh aktivitas usaha yang ada di wilayah Kota Pangkalpinang.
Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, mengatakan petugas yang akan diterjunkan terdiri dari 167 petugas pendata dan 23 pengawas lapangan. Selain itu, BPS juga menyiapkan tim khusus untuk melakukan pendataan terhadap usaha berskala besar.
Menurut Dewi, seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan guna memastikan pemahaman yang sama terkait konsep, mekanisme, dan prosedur sensus. Pelatihan dijadwalkan berlangsung pada 3–5 Juni dan 8 Juni 2026 di Hotel Manunggal Pangkalpinang.
“Sebelum petugas lapangan mengikuti pelatihan, para instruktur terlebih dahulu mendapatkan pembekalan sehingga materi yang disampaikan dapat seragam dan sesuai standar,” ujarnya.
SE2026 merupakan agenda nasional yang bertujuan menghasilkan data dasar perekonomian Indonesia. Data tersebut nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan dan strategi pengembangan ekonomi.
Dalam pelaksanaannya, sensus akan mencakup seluruh sektor usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar. BPS juga menargetkan pendataan terhadap berbagai bentuk usaha digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kreator konten, influencer, dan pelaku usaha berbasis platform daring.
Dewi menjelaskan, penggunaan teknologi digital menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan SE2026. Hasil wawancara yang dilakukan petugas akan langsung dikirim ke sistem BPS secara online sehingga proses pendataan dapat dipantau secara real time.
Untuk menjaga kualitas data, BPS menerapkan sistem pengawasan berlapis. Setiap pengawas akan membina beberapa petugas lapangan dan memantau capaian kerja mereka setiap hari melalui sistem monitoring digital.
Apabila ditemukan data yang dinilai tidak wajar atau terdapat ketidaksesuaian, petugas diwajibkan melakukan klarifikasi dalam waktu maksimal tiga hari. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pengumpulan data, BPS akan menggunakan tiga metode pendataan, yakni Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), dan Paper and Pencil Interviewing (PAPI). Ketiga metode tersebut disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik responden yang akan didata.
Saat ini BPS Pangkalpinang telah melakukan pendataan awal atau prelist terhadap sekitar 50 ribu unit usaha. Pendataan lanjutan akan terus dilakukan guna memastikan seluruh aktivitas ekonomi yang ada di Kota Pangkalpinang dapat terakomodasi dalam sensus.
“Kami tidak hanya mengejar jumlah usaha yang didata, tetapi juga memastikan kualitas data yang diperoleh benar-benar baik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” kata Dewi.
Sesuai jadwal, pendataan lapangan akan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026. Setelah itu, data yang terkumpul akan melalui proses pemeriksaan dan pengolahan sebelum hasil lengkap Sensus Ekonomi 2026 dipublikasikan pada akhir tahun.
SE2026 menjadi sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan di Indonesia setelah pelaksanaan sebelumnya pada 1986, 1996, 2006, dan 2016. Melalui sensus ini, pemerintah diharapkan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi perekonomian nasional, termasuk perkembangan ekonomi digital dan berbagai potensi usaha yang tumbuh di daerah.
