BABEL,VISSIONNEWS.COM– Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menargetkan layanan penyeberangan Bangka-Belitung melalui Pelabuhan Pangkal Balam mulai beroperasi pada awal Agustus 2026. Langkah tersebut diambil sebagai solusi sementara setelah Dermaga Pelabuhan Sadai mengalami kerusakan berat dan tidak lagi dapat digunakan.
Didit mengatakan, penghentian operasional di Pelabuhan Sadai dilakukan semata-mata untuk menjamin keselamatan masyarakat. Berdasarkan laporan dari pihak penyeberangan dan hasil koordinasi di lapangan, kondisi dermaga dinilai sudah tidak layak untuk melayani aktivitas kapal.
“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Kondisi dermaga sudah mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga aktivitas penyeberangan tidak mungkin dipaksakan,” ujar Didit usai memimpin audiensi bersama sopir lintas Bangka Belitung di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, PT ASDP Indonesia Ferry telah menyiapkan skema pengalihan seluruh layanan penyeberangan dari Pelabuhan Sadai ke Pelabuhan Pangkal Balam. Berdasarkan hasil koordinasi dengan General Manager ASDP, Cahyo, operasional lintasan baru ditargetkan mulai berjalan paling lambat pada awal Agustus mendatang.
“Targetnya awal Agustus sudah beroperasi. Namun seluruh pihak sedang berupaya agar layanan tersebut bisa dibuka lebih cepat sehingga mobilitas masyarakat tidak terganggu terlalu lama,” katanya.
Selain menyiapkan operasional, ASDP juga akan berkoordinasi dengan Pelindo terkait penyesuaian tarif pada rute baru. Menurut Didit, kesepakatan tersebut diperlukan agar seluruh mekanisme administrasi dan regulasi berjalan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, perbaikan permanen Dermaga Pelabuhan Sadai diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp80 miliar. Karena lintasan tersebut merupakan jalur antarkabupaten, penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dukungan pemerintah pusat.
Didit menegaskan, pengalihan rute harus segera direalisasikan mengingat jalur penyeberangan Bangka-Belitung merupakan urat nadi distribusi logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat di kedua pulau.
“Kita tidak ingin distribusi barang kebutuhan pokok terganggu akibat penutupan pelabuhan. Karena itu kami mendukung percepatan pengalihan rute agar aktivitas masyarakat tetap berjalan,” tegasnya.
Ia menambahkan, komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terus dilakukan guna mempercepat penanganan jangka panjang terhadap kerusakan Dermaga Pelabuhan Sadai.
Didit berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan sehingga perbaikan permanen segera direalisasikan dan layanan penyeberangan melalui Pelabuhan Sadai dapat kembali beroperasi secara normal.
