BABEL,VISSIONNEWS.COM— Kondisi fiskal yang masih terbatas membuat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama DPRD harus lebih selektif dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Nasapta, mengatakan pembahasan anggaran tahun depan harus diarahkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang dinilai tidak boleh terabaikan.
Hal itu disampaikan Edy setelah mengikuti rapat paripurna penyampaian Raperda Perubahan APBD 2026 dan penyampaian APBD 2027 di Gedung DPRD Babel, Senin (31/8/2026).
Edy menyebutkan, postur APBD Babel 2027 diperkirakan berada di angka Rp2 triliun lebih. Sementara untuk perubahan APBD 2026, ruang penyesuaian relatif terbatas lantaran tahun anggaran sudah berjalan.
“Nilai nominal untuk 2027 sekitar Rp2 triliun lebih. Kalau APBD perubahan ini tidak banyak, karena memang sudah berjalan, nanti tinggal penyesuaian-penyesuaian. Pada saat finalnya nanti semua baru kita ketahui,” ujar Edy.
Dengan kondisi tersebut, menurut Edy, pemerintah dan DPRD perlu menyusun skala prioritas secara matang. Jangan sampai keterbatasan fiskal justru membuat kebutuhan mendasar masyarakat tidak tertangani.
“Layanan dasar itu harus kita penuhi dulu. Harus selesai kita penuhi dulu. Lalu selanjutnya baru kita menginjak kepada prioritas yang lain,” tegasnya.
Ia menjelaskan, layanan dasar yang dimaksud mencakup sektor kesehatan, pendidikan hingga kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan.
“Layanan dasar itu penting sekali, harus kita bereskan dulu, baik kesehatan, pendidikan, semua. Termasuk pembayaran semua yang dasar-dasar,” katanya.
Pembangunan Rumah Sakit Jantung Belum Masuk 2027
Keterbatasan fiskal juga berdampak pada rencana pembangunan rumah sakit jantung di Babel.
Edy mengungkapkan, pembangunan fasilitas kesehatan tersebut belum dapat direalisasikan pada 2027. Salah satu pertimbangannya adalah keputusan pemerintah daerah dan DPRD untuk tidak membiayai proyek tersebut melalui dana pinjaman.
“Di 2027 kita belum bisa melaksanakan pembangunan rumah sakit jantung dikarenakan kita semua sepakat dengan Bapak Gubernur juga untuk tidak memakai anggaran itu dari dana pinjaman,” ungkapnya.
Meski belum dapat dibangun dalam waktu dekat, Edy memastikan DPRD tetap memberikan dukungan terhadap rencana tersebut. Menurutnya, keberadaan rumah sakit jantung merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Babel.
“Insyaallah Bangka Belitung seperti kata Bapak Gubernur tadi, harus ada. Sebagai program yang sangat baik, kita juga mendukung, tetapi tinggal uangnya,” ucapnya.
DPRD berharap kondisi fiskal daerah dapat membaik, salah satunya melalui percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) serta royalti timah dari pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan pemerintah pusat cepat mengucurkan DBH dan royalti timah itu kepada kita, karena memang hak kita,” kata Edy.
Anggaran Terbatas Harus Tetap Beri Dampak
Lebih lanjut, Edy mengatakan pembahasan APBD tidak semata-mata berbicara mengenai besarnya anggaran, tetapi bagaimana dana yang tersedia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
DPRD, kata dia, akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah agar anggaran yang terbatas tetap mampu membiayai kebutuhan utama.
“Dorongannya adalah kolaborasi dan kita bersama-sama memikirkan supaya anggaran yang sempit ini bisa cukup,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila dalam pembahasan nantinya terdapat ruang fiskal tambahan setelah kebutuhan prioritas terpenuhi, dana tersebut dapat digunakan untuk program lain.
Namun, program di luar kebutuhan dasar tetap harus memiliki manfaat yang jelas bagi daerah dan masyarakat.
“Nanti ada lebih, baru kita gunakan untuk hal-hal yang non-prioritas. Tetapi harus bermanfaat dan ada feedback-nya untuk provinsi kita, Bangka Belitung ini. Seluruh masyarakat bisa merasakan,” jelas Edy.
Bantuan Air Disiapkan untuk Masyarakat
Selain pembahasan APBD, DPRD Babel juga menyoroti kebutuhan masyarakat menghadapi musim kemarau, khususnya persoalan ketersediaan air bersih.
Edy memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran melalui OPD terkait untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air.
“Pastinya itu sudah ada. Kita juga sudah ada anggaran-anggaran untuk membantu itu di OPD terkait,” katanya.
Menurut dia, distribusi bantuan air juga sudah mulai dilakukan. DPRD akan terus melihat kebutuhan di lapangan dan memastikan dukungan anggaran tetap tersedia.
“Ya, sudah mulai,” ujarnya singkat.
Edy menambahkan, pemerintah daerah juga memiliki pos anggaran untuk penanganan bencana. Sementara kebutuhan anggaran khusus untuk bantuan air akan disesuaikan dengan kondisi dan hasil pembahasan lebih lanjut.
“Air lah. Kalau bencana itu sudah ada pos-posnya juga. Nanti untuk finalnya, nantilah kita lihat sama-sama,” pungkasnya.
