BABEL,VISSIONNEWS.COM — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta pemerintah daerah memastikan setiap penyesuaian anggaran dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Babel kepada DPRD.
Wakil Ketua III DPRD Babel, Edi Nasapta, mengatakan pembahasan perubahan KUA-PPAS akan menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali struktur anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan.
Menurut Edi, kondisi daerah dan kebutuhan pembangunan dapat mengalami perubahan sepanjang tahun. Karena itu, postur anggaran perlu disesuaikan agar tetap relevan dengan situasi hingga akhir tahun anggaran.
“Sudah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, RKUA-PPAS untuk anggaran akhir ini, perubahan. Artinya di situ kita akan memeriksa nanti bagaimana postur anggaran akhir ini,” ujar Edi, Senin (10/8/2026).
Ia menjelaskan, anggaran daerah pada dasarnya telah direncanakan sejak awal tahun. Namun, dalam pelaksanaannya bisa saja muncul kebutuhan baru maupun perubahan kondisi keuangan yang memerlukan penyesuaian.
“Duit ini kan direncanakan di awal, nanti di akhir ini bagaimana ada penyesuaian-penyesuaian,” katanya.
Edi menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sekaligus pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pembahasan anggaran harus dilakukan secara terbuka dan cermat agar setiap belanja memiliki manfaat yang jelas.
Ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Babel dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu memaksimalkan keterbatasan fiskal daerah.
“Kami insyaallah dari DPRD Provinsi akan terus mengawal daripada jalannya Pemerintah Provinsi ini dengan baik. Semoga Pemprov dan juga DPRD selalu solid bersama-sama untuk anggaran yang tidak seberapa ini bisa dimaksimalkan benar-benar untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat Provinsi Bangka Belitung,” tuturnya.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, DPRD menilai pemerintah perlu menetapkan skala prioritas secara lebih ketat. Belanja daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan internal pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dan kepentingan masyarakat.
Pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026 selanjutnya akan menjadi pijakan dalam melakukan penyesuaian anggaran hingga penghujung tahun. DPRD dan Pemprov Babel diharapkan dapat memastikan program yang telah ditetapkan tetap berjalan sesuai prioritas serta kemampuan keuangan daerah.
