BABEL,VISSIONNEWS.COM — Keluhan mengenai persoalan banjir, buruknya drainase hingga kondisi jalan menjadi perhatian dalam agenda reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rustam Mataris, Minggu (13/9/2026).
Sejumlah unsur masyarakat turut hadir, mulai dari RT, RW, Karang Taruna hingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Berbagai masukan tersebut selanjutnya akan dihimpun sebagai bahan perjuangan legislatif.
Rustam menjelaskan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dicatat dan dituangkan dalam notulen. Selanjutnya, usulan tersebut akan dibawa ke pembahasan DPRD sebelum diteruskan kepada pemerintah daerah.
Menurut dia, mekanisme tersebut penting agar setiap persoalan yang disampaikan warga memiliki catatan dan dapat menjadi bahan dalam menentukan kebijakan pemerintah.
Salah satu keluhan yang mendapat perhatian adalah persoalan drainase di kawasan Kampung Pasir. Kondisi saluran yang dinilai sudah tidak optimal membuat aliran air tersendat dan meningkatkan risiko banjir saat hujan.
Rustam menyebut saluran tersebut telah lama tidak mendapatkan pembersihan. Akibatnya, sejumlah bagian saluran mengalami penyumbatan.
“Sejak dibangun saluran ini, belum pernah dibersihkan. Sehingga sekarang buntu. Kalau musim hujan, banjir ke mana-mana,” kata Rustam.
Ia menerangkan, dampak banjir paling dirasakan warga yang tinggal di kawasan Kampung Pasir bagian bawah. Air yang berasal dari daerah lebih tinggi mengalir menuju kawasan tersebut dan berpotensi masuk ke permukiman warga.
Karena itu, Rustam menilai persoalan drainase tidak cukup hanya ditangani melalui pembersihan saluran yang sudah ada. Menurutnya, pembangunan saluran baru juga diperlukan untuk mengantisipasi limpahan air dari wilayah atas.
“Memang sebenarnya harus cepat dibangun masalah saluran Kampung Pasir itu. Tidak ada saluran sama sekali. Limpahan air dari atas turun ke bawah semua, jadi memang perlu dibuat saluran,” ujarnya.
Selain masalah banjir, warga juga menyampaikan keluhan mengenai jalan utama yang berstatus sebagai jalan provinsi.
Rustam mengatakan, usulan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur tetap harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah serta kemampuan anggaran daerah. Kondisi fiskal daerah, termasuk keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD), menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan.
Ia menyebut pembahasan kebutuhan anggaran untuk 2027 nantinya akan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Babel.
“Kalau PAD terbatas, tidak bisa juga dibangun. Tergantung keuangan pemerintah daerah. Kami selaku anggota dewan hanya mengusulkan saja, fokus kepada keluhan masyarakat,” katanya.
Kendati demikian, Rustam berharap pemerintah tidak mengabaikan persoalan yang disampaikan masyarakat. Terlebih, masalah drainase dan banjir dinilai berkaitan langsung dengan kenyamanan serta keselamatan warga ketika musim hujan.
Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan akan membawa aspirasi tersebut ke lembaga legislatif agar mendapat tindak lanjut dari pemerintah.
“Supaya pemerintah peduli dan serius menanggapi. Kami minta dilaksanakan dan dikerjakan. Kalau sampai pemerintah tidak peduli, kami selaku wakil rakyat juga malu dan tidak enak kepada masyarakat,” pungkasnya.
