BABEL,VISSIONNEWS.COM — Sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dodi Kusdian, saat melaksanakan kegiatan reses, Minggu (13/9/2026).
Dalam agenda tersebut, Dodi menerima berbagai aspirasi warga yang berkaitan dengan bantuan usaha, pendidikan, kesehatan, data penerima bantuan hingga persoalan ketersediaan air bersih akibat kekeringan.
Dodi mengatakan, penyerapan aspirasi secara langsung merupakan bagian dari tanggung jawab anggota DPRD kepada masyarakat, khususnya konstituen yang berada di daerah pemilihannya.
“Kita punya kewajiban untuk mendengar aspirasi mereka, mendengarkan apa yang kemudian menjadi permintaan-permintaan mereka,” kata Dodi.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah perubahan data desil masyarakat. Data tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah dalam menentukan masyarakat yang menjadi sasaran berbagai program bantuan.
Dodi menyebut terdapat warga yang sebelumnya masuk dalam desil 3, tetapi kemudian berubah menjadi desil 9. Menurutnya, perubahan tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat berdampak terhadap akses masyarakat terhadap bantuan pemerintah.
“Ada yang tadinya mereka dari desil 3 kemudian tiba-tiba jadi desil 9 hari ini. Nah, ini yang kemudian kita berharap pemerintah bisa memverifikasi ulang kembali atau minimal ada waktu untuk menyanggah perubahan itu,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah memastikan proses pemutakhiran data dilakukan secara akurat. Masyarakat yang mengalami perubahan status juga dinilai perlu diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan apabila data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka.
Menurut Dodi, persoalan data bukan sekadar masalah administrasi. Ketidakakuratan data berpotensi membuat masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru kehilangan akses terhadap program pemerintah.
“Jangan sampai nanti orang yang memang layak dan berhak mendapatkan bantuan, apakah bantuan PKH, sosial atau kesehatan dan yang lainnya, tapi karena data yang tidak valid kemudian menyebabkan mereka tidak mendapatkan haknya,” tegasnya.
Selain persoalan data bantuan, Dodi juga menyoroti masalah kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Babel.
Pangkalpinang menjadi salah satu daerah yang menurutnya mengalami dampak cukup terasa. Warga bahkan harus mencari dan mengangkut air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Memang kekeringan luar biasa, terutama di Pangkalpinang. Kita lihat beberapa tempat masyarakat itu kemudian mengangkut air dan segala macam,” katanya.
Dodi menilai kondisi tersebut membutuhkan langkah cepat dari pemerintah. Menurutnya, jika hanya mengandalkan anggaran APBD, penanganannya berpotensi terkendala proses penganggaran yang membutuhkan waktu.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah mencari sumber dukungan lain, termasuk menggandeng perusahaan yang beroperasi di wilayah Bangka Belitung.
Dodi berharap perusahaan perkebunan maupun sektor usaha lainnya dapat ikut berkontribusi dalam membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
“Kalau kita berharap dari APBD itu berat. Maka ambillah kebijakan itu, mungkin kepala daerah bisa mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang selama ini berusaha di Bangka Belitung,” ujarnya.
Di samping menggandeng dunia usaha, Dodi juga meminta Pemerintah Provinsi Babel lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan penanganan kekeringan.
Salah satu bantuan yang dinilai dibutuhkan adalah sumur bor yang dapat menjadi solusi penyediaan air di wilayah terdampak.
“Kita berharap Pak Gubernur, jajarannya itu jemput bola ke pemerintah pusat untuk mengambil anggaran itu,” katanya.
Dodi memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses akan menjadi bahan bagi DPRD untuk mendorong pemerintah menghadirkan solusi.
Menurutnya, persoalan bantuan masyarakat, pendidikan, kesehatan, validitas data penerima bantuan serta kebutuhan air bersih merupakan isu yang harus mendapat perhatian dan tindak lanjut pemerintah.
