BABEL,VISSIONNEWS.COM- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI memperluas penguatan demokrasi partisipatif dengan menjalin kerja sama bersama Pengurus Pusat Pemuda Katolik. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kamis (14/5/2026), di Hotel Grand Safran Pangkalpinang.
Kerja sama ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Kursus Kepemimpinan Lanjut (KKL) I Pemuda Katolik Tahun 2026 yang digelar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI, Yusti Erlina, mewakili Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Turut hadir Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma serta Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, EM Osykar.
Dalam sambutannya, Yusti Erlina menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tugas penyelenggara, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, partisipasi publik menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan integritas proses pemilu di Indonesia.
“Pengawasan partisipatif adalah kekuatan utama dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan transparan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hingga tahun 2026 Bawaslu RI telah menjalin kerja sama dengan sekitar 100 mitra dari berbagai sektor, mulai dari kementerian, lembaga, perguruan tinggi hingga organisasi kemasyarakatan. Kehadiran Pemuda Katolik dinilai akan memperkuat jaringan pengawasan berbasis masyarakat, khususnya dari kalangan generasi muda.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Babel EM Osykar menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan menjadikan Bangka Belitung sebagai lokasi pelaksanaan agenda nasional tersebut. Ia menilai keterlibatan organisasi kepemudaan dapat menjadi energi positif dalam memperluas pendidikan politik di tengah masyarakat.
“Anak muda memiliki peran penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat hingga ke tingkat akar rumput,” katanya.
Melalui kerja sama yang direncanakan berlangsung selama lima tahun ke depan itu, kedua pihak akan fokus pada penguatan pendidikan politik, sosialisasi pengawasan pemilu, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga demokrasi yang inklusif dan berintegritas.
