Babel,VissionNews.Com- Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya memimpin Rapat Badan Musyawarah (Banmus) bersama pihak eksekutif di ruang Rapat Banmus DPRD Bangka Belitung, Rabu (28/05/2025).
Rapat ini membahas berbagai isu krusial terkait pendidikan dan tata kelola daerah (Perda). Dalam rapat tersebut, Didit Srigusjaya menyoroti pentingnya menjaga kualitas pendidikan di tengah tantangan anggaran.
“Baru rancangan, maka kami perintahkan kepada Dinas Pendidikan dan investor untuk langsung komunikasi dengan Bapak Gubernur. Keinginan Bapak Gubernur seperti apa, ya, hasilkan seperti apa, nanti kita bahas di DPRD,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa segala kebijakan harus berlandaskan peraturan daerah (Perda) yang berlaku, mengingat Perda tersebut dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah.
“Menyangkut ada Perdanya, kita tidak boleh meninggalkan karena itu belum dicabut, artinya segala sesuatu harus berpatokan pada peraturan daerah,” jelas Didit.
Didit juga mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara biaya operasional standar dan alokasi anggaran yang tersedia.
“Sebenarnya angka yang harus dibutuhkan berapa? Jadi begini, yang jadi permasalahannya bahwa ada 53 ribu murid SMA. Berdasarkan standar nasional, satu murid itu biaya operasional untuk SMA Rp4,8 juta sedangkan BOS hanya menganggarkan Rp1,8 juta dan APBD Rp800 ribu berarti, ada kekurangan,” tuturnya.
Tanggungjawab wajib belajar 12 Tahun dan Solusi Penerimaan siswa lebih lanjut, Didit menyatakan bahwa jika program wajib belajar 12 tahun diberlakukan, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab penuh APBD.
“Kita ini belum wajib belajar 12 tahun. Jika sudah wajib belajar 12 tahun, itu merupakan tanggung jawab APBD,” sambungnya.
Untuk memastikan kualitas pendidikan tidak terganggu, Didit menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur. Maka kita butuh Bapak Gubernur, seperti apa nantinya. jangan kita tambahkan karena ini banyak kualitas pendidikan.
“Saya tidak mau nanti anak-anak kita pada saat ikut UMPTN mereka kalah bersaing dengan daerah lain. Maka bicara kualitas, maka kami serahkan kepada Bapak Gubernur, silakan format panggung seperti apa, kita bahas bersama-sama, karena di sini menyangkut masalah kualitas pendidikan,”ujarnya.
