Selembar izin tidak serta-merta menjamin kesejahteraan masyarakat. Tanpa pendampingan dan pengawasan yang konkret, legalitas justru berpotensi memindahkan beban persoalan ke pundak penambang rakyat.
Ada empat persoalan mendasar yang perlu dijawab pemerintah daerah maupun seluruh pihak yang selama ini menyuarakan keadilan ekologis dan pembelaan terhadap masyarakat sipil.
Empat Persoalan Mendasar di Balik Penerbitan IPR
Pertama, menyangkut standar kepedulian lingkungan dan tanggung jawab pascatambang.
Selama ini, ketika berhadapan dengan perusahaan pelat merah seperti PT Timah Tbk yang memiliki kewajiban AMDAL, audit negara, serta dana reklamasi, sejumlah kelompok masyarakat sipil seperti WALHI, Indonesia Corruption Watch (ICW), hingga kelompok nelayan yang tergabung dalam Perkumpulan Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam tampil lantang menggugat perpanjangan izin usaha pertambangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas nama penyelamatan ekosistem laut dan ruang hidup masyarakat pesisir.
Namun, ketika aktivitas penambangan rakyat mulai memperoleh legalitas melalui skema IPR, muncul pertanyaan mengenai bagaimana tanggung jawab lingkungan akan dijalankan.
Apakah WALHI, ICW, maupun kelompok nelayan tersebut juga akan turun langsung mendampingi dan membina penambang rakyat agar aktivitas pertambangan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan?
Kepedulian ekologis seharusnya berlaku secara konsisten, baik terhadap aktivitas korporasi maupun pertambangan rakyat.
Kedua, persoalan kesejahteraan dan permodalan.
IPR menjanjikan peluang peningkatan ekonomi masyarakat kecil. Namun, aktivitas pertambangan membutuhkan modal awal yang tidak sedikit.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak cukup hanya menerbitkan izin. Pendampingan hingga ke persoalan permodalan juga diperlukan agar penambang kecil tidak kembali bergantung kepada pemodal gelap maupun tengkulak.
Tanpa akses permodalan yang memadai, masyarakat berpotensi tetap berada dalam lingkaran ketergantungan meskipun telah mengantongi izin resmi.
Ketiga, kepastian cadangan timah pada wilayah IPR.
Persoalan ini tidak kalah penting karena sejumlah blok IPR diduga berasal dari lahan bekas pertambangan korporasi yang belum memiliki perhitungan cadangan sisa secara pasti dan tervalidasi.
Pertanyaannya, apakah pemerintah berani memastikan bahwa blok-blok IPR tersebut benar-benar masih memiliki kandungan timah yang layak ditambang?
Jangan sampai masyarakat diberikan izin resmi untuk menggali harapan di atas lahan yang kandungan timahnya belum dipastikan.
Keempat, perlindungan hukum bagi penambang rakyat.
IPR memang dirancang agar masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat melakukan aktivitas pertambangan secara legal. Namun, kompleksitas regulasi pertambangan tetap menjadi tantangan tersendiri.
Korporasi besar yang memiliki divisi hukum dan didampingi firma hukum profesional saja masih berpotensi tersandung persoalan hukum.
Bahkan, dalam gugatan terkait izin PT Timah di Teluk Kelabat Dalam, koalisi nelayan dan aktivis mendapatkan pendampingan dari kantor pengacara seperti Themis Indonesia Law Firm.
Lantas, bagaimana nasib penambang kecil yang tidak memahami regulasi pertambangan ketika menghadapi persoalan hukum akibat pelanggaran batas koordinat maupun standar teknis?
Siapa yang akan memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma ketika mereka menghadapi persoalan tersebut?
Penambang Rakyat Bertahan di Tengah Biaya yang Mencekik
Persoalan tersebut bukan sekadar kekhawatiran di atas kertas. Realitas kehidupan penambang kecil di Bangka Belitung memperlihatkan betapa beratnya perjuangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bagi sebagian keluarga di wilayah pesisir maupun daratan Bangka Belitung, menambang timah bukan sekadar pilihan pekerjaan, melainkan sumber penghidupan yang diwariskan secara turun-temurun.
Di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan, aktivitas pertambangan menjadi salah satu jalan untuk bertahan hidup.
Namun, sebelum memperoleh hasil, penambang harus lebih dahulu menanggung biaya bahan bakar, perawatan peralatan, hingga kebutuhan makan selama bekerja.
“Jika orang bisa beli emas, kita bisa beli beras saja sudah bersyukur untuk bertahan hidup. Jadi istilahnya, ya timah itu hanya kembali ke bos,” kata Gunawan, penambang asal Desa Payung, Kabupaten Bangka Selatan.
Gunawan berharap aktivitas pertambangan yang selama ini dilakukannya di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tanpa izin resmi dapat segera memperoleh kepastian hukum.
“Kami penambang timah ini berharap bisa dibebaskan, diberi izin resmi. Jangan seperti ini terus, karena kami bekerja selalu takut, selalu was-was. Jika ada petugas dan aparat, kami langsung lari dan sembunyi,” ungkapnya.
Ia mengaku siap mengajukan IPR dan mengikuti seluruh ketentuan pemerintah apabila izin tersebut benar-benar diterbitkan.
Bagi Gunawan, kepastian hukum menjadi harapan utama agar masyarakat tidak lagi dihantui rasa takut saat bekerja.
“Kita orang kampung ini kerja harian sekarang susah, jadi ya dengan menambang inilah. Bahkan saya sering mengajak anak dan menantu ikut menambang,” ujarnya.
Selain legalitas, ia berharap pemerintah daerah mampu menstabilkan harga timah. Sebab, seluruh modal dan peralatan kerja ditanggung sendiri oleh penambang.
“Sampai sekarang ini, walaupun masih ada penambang yang demo, saya tidak akan ikut. Itu urusan pemerintah, dan kita penambang cukup ikut aturan dan kebijakan pemerintah saja agar tidak ada bahaya ke depan,” katanya.
Kondisi permodalan penambang rakyat memang cukup memprihatinkan. Harga perlengkapan tambang terus mengalami kenaikan.
Karpet penyaring yang sebelumnya hanya sekitar Rp150 ribu kini mencapai Rp250 ribu. Begitu pula harga mesin robin yang mengalami kenaikan, sementara biaya perbaikan ketika terjadi kerusakan sepenuhnya menjadi tanggungan penambang.
Peralatan lain seperti pipa, spiral, dan bedil juga dibutuhkan untuk menunjang aktivitas penambangan.
“Dari tahun 2000 saya sudah menambang, waktu itu harga timah masih Rp32 ribu per kilogram. Sekarang menambang dengan TI rajuk mini memang lebih kecil modalnya; kalau beli peralatan baru, modal awalnya sekitar Rp6 jutaan sampai Rp7 juta,” jelas Gunawan.
Dalam kondisi tertentu, Gunawan hanya memperoleh sekitar 800 gram timah yang dihargai Rp200 ribu.
Setelah dipotong biaya operasional sebesar Rp150 ribu untuk bahan bakar dan makan, ia hanya membawa pulang Rp50 ribu.
“Jadi sisa Rp50 ribu itu alhamdulillah bisa buat beli beras. Kalau sedang bagus hasilnya, bisa sampai 3 kilogram per hari. Tapi terkadang hasil timah kami juga tidak ada yang mau membelinya,” terangnya.
Istrinya, Tukiyah, membenarkan bahwa penghasilan suaminya tidak menentu. Hasil penambangan biasanya berkisar 1,5 kilogram per hari dengan pendapatan sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu ketika kondisi sedang baik.
“Suami hanya menambang, dan itu rezeki dari dalam tanah yang harus dicari dulu, jadi tidak menentu hasilnya. Di rumah saya berjualan makanan ringan anak-anak dan sembako untuk membantu suami yang penghasilannya tidak menentu,” tutur Tukiyah.
Kisah serupa dialami Rendi, penambang asal Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah.
Selama lima tahun menekuni pekerjaan tersebut, Rendi berharap penerbitan IPR dapat menghilangkan ketakutan masyarakat saat mencari nafkah.
“Saya jadi penambang sudah sekitar lima tahun. Meski hasilnya tidak menentu dan belum terlihat apakah menjanjikan atau tidak, saya juga mengajukan IPR. Saat ini saya menambang di TI sebu atau TI user-user, yang dalam satu set dikerjakan dua sampai tiga orang,” ungkapnya.
Hasil penambangan biasanya dijual kepada tengkulak, kemudian dibagi bersama rekan kerja setelah dipotong biaya bahan bakar dan kebutuhan makan minum.
“Now hasilnya tidak menentu, terkadang sehari hanya dapat 1 kilogram, paling banyak 10 kilogram. Bahkan harga timah sekarang juga tidak menentu, setiap minggu selalu turun,” ujarnya.
IPR Bukan Jaminan: Cadangan, Pengawasan, dan Potensi Penyimpangan
Pengalaman Gunawan dan Rendi memperlihatkan bahwa legalitas baru menjawab sebagian persoalan penambang rakyat.
IPR tidak otomatis menjamin kandungan timah, kestabilan harga jual, ketersediaan modal, maupun perlindungan hukum.
Tanpa dukungan tersebut, masyarakat hanya berpindah status dari penambang ilegal yang ketakutan menjadi penambang legal yang masih kebingungan menghadapi persoalan di lapangan.
Persoalan ini turut menjadi perhatian pengamat pertambangan Bangka Belitung.
Ia menyoroti langkah Pemprov Babel pada 12 November 2026 yang mengumumkan 98 blok IPR di Wilayah Pertambangan Rakyat seluas 392 hektare.
Hasil produksi dari blok tersebut diarahkan melalui SK Gubernur kepada lima badan usaha pengolahan dan pemurnian bijih timah, yakni PT Timah, PT Mitra Stania Prima (MSP), PT Bangka Prima Tin, PT Premium Tin Indonesia, dan PT ATD Makmur Mandiri.
Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki sisi positif karena jalur pembelian hasil tambang telah disiapkan. Selain itu, IPR tidak dibebani royalti, melainkan hanya Iuran Pertambangan Rakyat (Ipera).
“Tentu ini bermanfaat bagi masyarakat karena secara legalitas mereka lebih tenang memiliki IPR resmi dari pemerintah. Dari sisi pembeli juga sudah ditunjuk perusahaan yang mampu menampung produksi timah mereka, sehingga tidak kesulitan dalam penjualan dan diharapkan berdampak pada ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya potensi persoalan apabila pengawasan tidak berjalan maksimal.
Sejumlah lokasi IPR diketahui berupa lahan bekas tambang atau kolong-kolong tua yang cadangan aluvialnya diduga telah menipis. Bahkan, beberapa blok tersebut berbatasan langsung dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
Kondisi ini berpotensi mendorong penambang untuk melakukan aktivitas di luar koordinat IPR dan masuk ke wilayah konsesi perusahaan.
Selain itu, terdapat potensi praktik penitipan hasil tambang dari luar blok IPR agar seolah-olah berasal dari wilayah yang memiliki izin.
Praktik tersebut berpotensi terjadi apabila harga pembelian timah melalui skema IPR lebih tinggi dibandingkan harga yang dipatok PT Timah.
“Selama ini seluruh bijih timah di Belitung masuk ke PT Timah. Namun dengan adanya IPR dan pengesahan empat smelter swasta dalam SK Gubernur, pengiriman bijih timah dari Belitung ke Bangka menjadi legal. Jika penambang luar ikut menitipkan barangnya dan tidak dikontrol ketat, capaian produksi PT Timah di Belitung dipastikan akan merosot,” paparnya.
Karena itu, semakin banyak IPR diterbitkan, semakin besar pula kebutuhan personel pengawas dan ketegasan pengawasan di lapangan.
Tanpa pengawasan yang kuat, legalitas IPR berpotensi disalahgunakan dan memperluas kerusakan lingkungan di luar wilayah yang diizinkan.
Guru Besar Hukum Pertambangan Ingatkan Kewajiban Pemegang IPR
Guru Besar Ilmu Hukum Pertambangan, Prof. Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa tata kelola pertambangan rakyat tetap berada dalam kerangka regulasi yang berlapis.
Ketentuan tersebut mencakup Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Daerah (Perda), hingga UU Nomor 03 Tahun 2026 sebagaimana disebutkan dalam kebijakan yang berlaku.
Baik pengusul perorangan maupun koperasi wajib memenuhi hak, kewajiban, dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
“Sudah jelas ada batasan-batasan dan luasan, maksimal 5 hektar untuk perorangan dan 10 hektar untuk koperasi, termasuk jangka waktu dan kepatuhan terhadap kaidah penambangan yang baik, pengelolaan lingkungan, hingga kewajiban reklamasi,” ujar Prof. Dwi.
Ia menegaskan, penerbitan IPR tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan.
Pengawasan harus dilakukan melalui inspektur tambang maupun pejabat pengawas agar aktivitas pertambangan tetap sesuai ketentuan.
Tanpa pengawasan konkret, IPR berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas di luar blok izin, penyelundupan hasil tambang ke jalur gelap, penggunaan bahan peledak terlarang, hingga manipulasi laporan produksi.
“Tantangan IPR ke depan adalah memastikan pembinaan dan pengawasan benar-benar berjalan, serta menjamin asal-usul dan aliran timah dari IPR melewati tata kelola yang sah agar berkontribusi bagi ekonomi daerah. Jangan sampai kita terlalu euforia menerbitkan izin, tetapi longgar dalam pengawasan,” tegasnya.
Dari aspek lingkungan, Prof. Dwi juga mengingatkan adanya kewajiban jaminan reklamasi (jamrek) sebesar 10 persen dari nilai penjualan yang disisihkan sementara dan akan dikembalikan apabila kewajiban reklamasi telah diselesaikan.
Selain itu, Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan turunan harus mengatur standar peralatan kerja, daya dukung lingkungan, hingga kedalaman galian agar aktivitas pertambangan tidak mengancam keselamatan penambang.
Pemprov Babel Klaim IPR Diprioritaskan untuk Masyarakat Lokal
Di tengah berbagai persoalan tersebut, pemerintah daerah menyatakan tengah menyiapkan perangkat regulasi agar penerbitan IPR benar-benar berpihak kepada masyarakat setempat.
Wakil Pimpinan I DPRD Babel, Eddy Iskandar, menyampaikan bahwa Pemprov Babel bersama DPRD Babel, dengan persetujuan Kementerian ESDM, merancang WPR dan IPR untuk mengakomodasi masyarakat lokal di desa-desa kawasan WPR serta koperasi setempat.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan ditujukan untuk korporasi besar.
“Ketika masyarakat melakukan aktivitas yang legal, pasti bisa meningkatkan ekonomi keluarganya dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung,” kata Eddy.
Ia menjelaskan, peta wilayah telah diumumkan, terutama di Kabupaten Belitung Timur. Sementara itu, Pemprov Babel masih memfinalisasi Pergub sebagai aturan pelaksanaan.
Untuk Pulau Bangka, kawasan WPR berada di Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Data wilayah tersebut masih disusun untuk selanjutnya disebarluaskan kepada masyarakat.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Reskiansyah, merinci bahwa blok WPR tersebar di tiga kabupaten tersebut dengan progres tercepat berada di Belitung Timur.
Wilayahnya meliputi Kecamatan Manggar, Lenggang, dan Gantung dengan luas sekitar 2.150 hektare.
“Di aplikasi OSS sudah ada 24 koperasi dan perseorangan yang dinyatakan clear untuk diterbitkan IPR-nya di Belitung Timur. Semoga semua clear pada akhir Desember 2026 sehingga mereka bisa bekerja secara legal dan tidak lagi dikejar aparat hukum,” ujar Reskiansyah.
Desa Perlang Menjadi Ujian Nyata Kebijakan IPR
Implementasi kebijakan IPR kini menjadi harapan masyarakat Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah.
Di desa tersebut, penerbitan IPR seluas 79 hektare pada 27 titik di Perlang Timur menjadi tumpuan harapan baru masyarakat.
Bagi sekitar 80 persen warga Desa Perlang, menambang bukanlah satu-satunya pekerjaan. Sebagian besar masyarakat juga berprofesi sebagai petani sawit, lada, dan sayuran.
Aktivitas pertambangan menjadi sumber penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sembari menunggu masa panen.
Kepala Desa Perlang, Yani Basaroni atau yang akrab disapa Roni, mengatakan bahwa aktivitas tambang selama ini turut menopang perekonomian masyarakat desa.
Setiap kali terjadi razia terhadap aktivitas pertambangan, denyut ekonomi masyarakat ikut melemah.
Padahal, menurutnya, sebagian warga hanya menggunakan peralatan tradisional dan sederhana tanpa alat berat.
“Sekarang kami masih menunggu kapan IPR itu terbit, agar penambang tidak takut lagi bekerja. Sejauh ini tambang timah masih menopang ekonomi masyarakat di desa kami,” ujar Roni.
Kawasan WPR seluas 79 hektare di Desa Perlang tersebut merupakan lahan bekas konsesi PT Kobatin yang selain menyimpan potensi timah, juga memiliki potensi pasir kuarsa dan mineral ikutan lainnya.
Meski merupakan lahan bekas pertambangan korporasi, warga dan pemerintah desa meyakini masih terdapat cadangan yang dapat dimanfaatkan melalui aktivitas pertambangan tradisional.
“Pemerintah desa memfasilitasi kebutuhan para penambang karena kami tidak memiliki kapasitas mengatur regulasi. Saat ini sudah ada 5 sampai 10 pengaju perorangan dan 2 koperasi unsur masyarakat, termasuk 1 Koperasi Merah Putih yang telah bekerja sama dengan PT Timah,” terang Roni.
Ia menilai ada dua persoalan utama yang harus segera dijawab pemerintah provinsi, yakni perlindungan hukum bagi penambang dan skema reklamasi yang realistis serta memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat desa.
“Lokasi dan lingkungan sudah pasti berubah akibat tambang. Namun jika ada jalur ekonomis untuk penghijauan kembali, mengapa tidak ditempuh demi masyarakat desa?” ucapnya.
Roni mengusulkan agar dana jaminan reklamasi yang dipotong dari hasil penjualan timah dikelola secara transparan dan diarahkan untuk penanaman komoditas produktif, seperti kelapa sawit.
Menurutnya, lahan pasir bekas tambang di Desa Perlang terbukti masih dapat ditanami sawit dengan metode penanaman yang tepat. Terlebih, desa tersebut telah memiliki pabrik pengolahan CPO.
Ia juga membandingkan kondisi penambang timah di Bangka Belitung dengan pengelolaan sumur minyak rakyat di Sumatera Selatan yang dapat bermitra secara resmi dengan Pertamina.
“Bangka Belitung punya timah, masyarakatnya punya alat tradisional dan tenaga, tetapi selama ini justru kucing-kucingan dengan petugas. Padahal dengan harga timah di atas Rp300 ribu per kilogram, dapat 2 kilogram saja sudah cukup menghidupi keluarga beberapa hari,” tegas Roni.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Desa Perlang berencana memfasilitasi masyarakat yang ingin mengajukan IPR dengan melampirkan KTP setempat.
Setelah izin diterbitkan, pemerintah desa juga berencana mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan akses permodalan awal pembelian peralatan tradisional melalui BUMDes, Koperasi Merah Putih, maupun perbankan.
Timah untuk Rakyat atau Beban Baru bagi Penambang?
Berbagai persoalan dari kolong tambang di Bangka Selatan, ruang diskusi para akademisi, hingga upaya masyarakat Desa Perlang memperlihatkan bahwa penerbitan IPR baru merupakan langkah awal dalam membenahi tata kelola pertambangan rakyat.
Legalitas memang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang selama ini bekerja di bawah bayang-bayang ketakutan terhadap penertiban aparat.
Namun, izin saja tidak cukup.
Pemerintah harus memastikan adanya pendampingan lingkungan yang konsisten, akses permodalan yang memutus ketergantungan terhadap tengkulak, kepastian cadangan timah pada blok IPR, serta perlindungan hukum bagi penambang kecil yang tidak memahami kompleksitas regulasi pertambangan.
Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil yang selama ini lantang menyuarakan keadilan ekologis juga dituntut konsisten dalam mengawal aktivitas pertambangan rakyat agar tidak menjadi sumber persoalan lingkungan baru.
Pengawasan, pembinaan, transparansi pengelolaan dana reklamasi, dan kepastian jalur penjualan timah harus berjalan beriringan dengan penerbitan izin.
Sebab, tujuan utama IPR bukan sekadar memberikan legalitas kepada masyarakat untuk menambang, melainkan memastikan kekayaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat tanpa mengorbankan lingkungan dan keselamatan generasi mendatang.
Jika seluruh persoalan tersebut dibiarkan tanpa jawaban nyata, maka penambang rakyat hanya akan berpindah dari status ilegal yang ketakutan menjadi legal yang tetap menanggung ketidakpastian.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya tetap sama: Jika Bangka Belitung memiliki kekayaan timah yang melimpah, sesungguhnya timah itu berada di tangan siapa?









