PANGKALPINANG,VISSIONNEWS.COM- Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, memimpin rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD hingga Februari 2026. Rapat tersebut digelar di ruang rapat Bapperida, Senin (16/3/2026), dan dihadiri Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Saparudin menjelaskan bahwa rapat ini merupakan agenda rutin pemerintah kota yang dilaksanakan setiap bulan, tepatnya pada minggu kedua. Pertemuan tersebut difokuskan untuk meninjau perkembangan pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran oleh seluruh OPD selama satu bulan terakhir.
Menurutnya, evaluasi rutin ini penting agar setiap perangkat daerah dapat mempersiapkan laporan kinerja secara berkala serta memastikan program yang telah direncanakan berjalan sesuai target.
Dalam rapat tersebut, Saparudin juga memberikan perhatian khusus kepada OPD yang dinilai masih belum maksimal dalam menjalankan kegiatan maupun dalam menyerap anggaran. Ia menegaskan pemerintah kota akan terus mengingatkan dan mendorong percepatan kinerja, sekaligus mencari solusi jika terdapat kendala di lapangan.
Selain membahas realisasi anggaran, rapat juga menyinggung penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara. Meski bekerja dari lokasi yang berbeda, seluruh pegawai tetap diwajibkan melakukan absensi secara daring serta melaporkan aktivitas kerja harian melalui sistem yang telah disediakan pemerintah.
Saparudin menegaskan bahwa seluruh aktivitas pegawai kini telah terintegrasi secara digital, sehingga setiap ASN tetap memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan setiap hari.
Ia juga menyebut telah mengeluarkan surat edaran singkat sebagai pengingat bagi seluruh pegawai agar tetap menjalankan tugas dan kewajiban selama kebijakan WFA berlangsung.
Pada kesempatan itu, Saparudin turut menyampaikan capaian positif pemerintah kota dalam penilaian kinerja daerah. Kota Pangkalpinang berhasil menempati peringkat pertama dalam penilaian yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya yang berada di posisi kelima.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa persoalan yang harus segera dituntaskan, khususnya terkait pengelolaan barang milik daerah. Pemerintah kota berencana mengambil sejumlah langkah strategis, termasuk pengelolaan sewa lahan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga serta percepatan proses sertifikasi aset tanah milik pemerintah.
Melalui rapat evaluasi ini, pemerintah kota berharap seluruh OPD dapat meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi anggaran sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
