BABEL,VISSIONNEWS.COM- Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, memastikan persoalan barcode BBM subsidi yang dialami sopir truk segera ditangani. Hal ini disampaikan usai dirinya memfasilitasi audiensi bersama perwakilan sopir truk tronton dan trailer di Kantor DPRD Babel, Senin (27/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para sopir mengeluhkan banyaknya barcode BBM subsidi yang tidak aktif, sehingga menghambat pengisian Bio Solar. Padahal, kendaraan mereka digunakan untuk mengangkut kebutuhan pokok seperti sembako dan pupuk.
Didit menegaskan, kondisi ini tidak boleh berlarut-larut karena berpotensi memicu kenaikan harga barang akibat meningkatnya biaya distribusi jika sopir dipaksa menggunakan BBM non-subsidi.
“Hasil rapat tadi, kita sepakat barcode akan diaktifkan kembali dalam waktu 1×24 jam, selama kewajiban pajak kendaraan sudah dipenuhi,” ujar Didit.
Selain pengaktifan barcode, DPRD Babel bersama Pertamina, Dinas Perhubungan, dan Dinas ESDM juga menyepakati penyesuaian kuota BBM. Kuota awal 60 liter dinilai belum mencukupi, terutama untuk perjalanan luar kota seperti ke Bangka Selatan, Mentok, dan Belinyu.
Sebagai solusi, kuota ditingkatkan menjadi sekitar 100 liter dengan syarat sopir dapat menunjukkan surat jalan resmi saat pengisian.
Didit menambahkan, kebijakan ini diambil untuk menjaga kelancaran distribusi logistik sekaligus menekan potensi lonjakan harga kebutuhan pokok di masyarakat.
Sementara itu, pengawasan distribusi dan penggunaan BBM subsidi akan diperketat oleh pihak Pertamina guna memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Perwakilan pengusaha logistik, Eko Supriadi, menyambut baik hasil audiensi tersebut. Ia mengungkapkan, jumlah kendaraan yang terdampak barcode mati mencapai lebih dari 100 unit, jauh lebih banyak dari laporan awal.
Ia juga menyoroti kurangnya sosialisasi sebelum kebijakan pemblokiran diterapkan, sehingga menimbulkan kebingungan di lapangan.
Ke depan, Eko berharap seluruh pihak lebih terbuka dalam menyampaikan kebijakan baru agar tidak mengganggu operasional distribusi barang.
“Yang penting sekarang komitmen bersama dijalankan, supaya distribusi tetap lancar dan tidak menimbulkan masalah baru,” katanya.
