BABEL,VISSIONNEWS.COM – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membenahi tata kelola distribusi solar subsidi bagi nelayan di seluruh wilayah Bangka Belitung. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas banyaknya keluhan nelayan mengenai sulitnya memperoleh bahan bakar bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama untuk melaut.
Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (1/7/2026), dengan melibatkan pihak Pertamina, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan hasil pertemuan menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera diselesaikan agar penyaluran solar subsidi benar-benar dinikmati oleh nelayan yang berhak.
“Setelah kami menerima berbagai aspirasi masyarakat dan melakukan penelusuran, memang ditemukan adanya persoalan dalam distribusi solar subsidi. Ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan nelayan,” ujar Didit.
Menurutnya, berdasarkan hasil pembahasan, terdapat perbedaan cukup besar antara kuota yang seharusnya diterima dengan realisasi di lapangan. Nelayan yang memiliki alokasi hingga 2.000 liter per bulan, disebut hanya memperoleh sekitar 800 liter.
“Kalau hak nelayan 2.000 liter tetapi yang diterima hanya sekitar 800 liter, tentu harus dicari penyebabnya. Jangan sampai subsidi yang diperuntukkan bagi nelayan justru dinikmati oleh pihak lain,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, DPRD Babel bersama Pertamina dan Dinas Kelautan dan Perikanan sepakat melakukan pendataan ulang terhadap seluruh penerima solar subsidi. Validasi data tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 15 Juli 2026 untuk memastikan penerima benar-benar memenuhi kriteria.
Didit menegaskan, akurasi data menjadi dasar utama sebelum sistem distribusi baru diterapkan.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan data penerima benar. Setelah itu baru kita susun pola distribusi yang lebih efektif, transparan, dan mudah diawasi,” katanya.
Usai proses validasi selesai, DPRD Babel akan kembali menggelar pembahasan bersama Pertamina guna merumuskan mekanisme distribusi yang lebih tertib dan mampu meminimalkan potensi penyimpangan.
Selain pembenahan sistem, DPRD juga meminta agar pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi diperkuat. Jika ditemukan dugaan penyalahgunaan, Didit meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak ingin ada lagi oknum yang memanfaatkan subsidi untuk kepentingan pribadi. Jika ditemukan pelanggaran, kami berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas agar ada efek jera,” ujarnya.
Didit menambahkan, kebijakan penataan ulang distribusi solar subsidi tidak hanya diberlakukan di satu wilayah, melainkan akan diterapkan secara menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ia berharap upaya tersebut dapat memberikan kepastian bagi nelayan dalam memperoleh bahan bakar bersubsidi sehingga aktivitas melaut tidak lagi terganggu.
“Nelayan adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya di laut. Mereka berhak mendapatkan subsidi sesuai ketentuan. Karena itu, kami ingin memastikan distribusinya benar-benar tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat kecil,” pungkasnya.
