BABEL,VISSIONNEWS.COM – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di berbagai SPBU di Pulau Bangka mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, meminta Pertamina bergerak cepat memulihkan distribusi agar aktivitas masyarakat tidak semakin terganggu.
Saat meninjau langsung kondisi di sejumlah SPBU, Selasa (14/7/2026), Didit menemukan masyarakat harus menghabiskan waktu hingga dua jam hanya untuk mendapatkan Pertalite. Tidak hanya BBM subsidi, Pertamax dan Dexlite juga dilaporkan sulit diperoleh.
Menurut Didit, dampak kelangkaan BBM telah meluas ke berbagai sektor. Pelaku UMKM kesulitan menjalankan usaha, pengemudi ojek online kehilangan waktu bekerja karena harus mengantre, pekerja datang terlambat ke kantor, hingga anak-anak terlambat berangkat ke sekolah.
“Bahkan ada warga yang motornya mogok karena kehabisan bensin dan harus berjalan kaki mengantar anak ke sekolah. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.
Di tengah peninjauan tersebut, DPRD juga melakukan komunikasi melalui video call dengan General Manager Pertamina agar manajemen perusahaan dapat melihat langsung situasi di lapangan sekaligus mendengar keluhan masyarakat.
Didit meminta Pertamina segera menyelesaikan persoalan distribusi. Jika terdapat kendala yang tidak dapat diselesaikan di daerah, ia meminta agar persoalan tersebut segera dilaporkan kepada pemerintah pusat sehingga solusi dapat dipercepat.
Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal persoalan tersebut. Bahkan, jika kondisi belum membaik dalam waktu dekat, DPRD siap kembali memanggil pihak Pertamina untuk meminta penjelasan mengenai langkah konkret yang telah dilakukan.
Sementara itu, General Manager Pertamina, Satriyo Wibowo Wicaksono, menjelaskan bahwa hasil evaluasi menunjukkan antrean panjang bukan semata-mata dipicu oleh keterbatasan pasokan. Pertamina menemukan sejumlah praktik penyalahgunaan dalam pembelian BBM subsidi.
Modus yang ditemukan antara lain penggunaan QR Code lebih dari satu untuk kendaraan yang sama, penggunaan nomor polisi palsu, hingga kendaraan yang berpindah-pindah SPBU untuk memperoleh BBM dalam jumlah besar.
“Sejauh ini hampir 500 kendaraan telah kami blokir QR Code-nya karena terindikasi melakukan penyalahgunaan sistem,” kata Satriyo.
Selain memblokir kendaraan, Pertamina juga memberikan sanksi penghentian pasokan sementara kepada SPBU yang terbukti melanggar ketentuan penyaluran BBM.
Untuk memperketat pengawasan, Pertamina menerapkan kebijakan satu QR Code hanya dapat digunakan satu kali setiap hari sesuai kuota pengisian yang berlaku secara nasional. Pengawasan di lapangan juga diperkuat melalui koordinasi dengan Polda Bangka Belitung guna mencegah praktik penyalahgunaan distribusi.
Satriyo menambahkan, penumpukan antrean juga dipengaruhi oleh belum optimalnya operasional SPBU Nibung yang sempat menghentikan pelayanan. Setelah proses perbaikan selesai dan seluruh persyaratan operasional dipenuhi, distribusi dari SPBU tersebut akan kembali dimaksimalkan untuk mengurangi beban antrean di SPBU lain.
Terkait penyesuaian harga Pertamax menjadi sekitar Rp16 ribu per liter, Satriyo menegaskan kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat yang mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia dan dievaluasi secara berkala setiap bulan.
Menutup keterangannya, Satriyo mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi BBM dengan melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan kepada aparat maupun pihak berwenang agar penyaluran BBM dapat kembali berjalan tertib dan tepat sasaran.
