BABEL,VISSIONNEWS.COM – Aksi unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kepulauan Bangka Belitung mewarnai aktivitas di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (25/6/2026) siang.
Dalam aksi bertajuk “Mahasiswa Bersatu Tolak Kedzaliman”, puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bangka Belitung menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Massa aksi yang berasal dari Universitas Bangka Belitung, Universitas Pertiba, dan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung tiba di Kantor DPRD Babel sekitar pukul 14.55 WIB. Kedatangan mereka disambut Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta bersama Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel Fery Afriyanto.
Namun, mahasiswa meminta Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya hadir secara langsung untuk menerima aspirasi yang mereka bawa. Mereka menilai kehadiran pimpinan lembaga legislatif menjadi bentuk keseriusan dalam menanggapi tuntutan mahasiswa.
Menanggapi permintaan tersebut, Edi Nasapta menjelaskan bahwa Ketua DPRD Babel sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah.
“Saat ini Ketua DPRD sedang melaksanakan tugas di Jawa Barat. Saya hadir mewakili DPRD dan memiliki kewenangan untuk menerima aspirasi yang disampaikan,” ujar Edi di hadapan massa aksi.
Selain mempertanyakan ketidakhadiran Ketua DPRD, mahasiswa juga menyoroti absennya Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani. Menurut penjelasan DPRD, gubernur belum dapat hadir karena sedang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik.
Sebelum memasuki ruang rapat paripurna, massa aksi sempat bertahan di depan ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel. Mereka menunggu kepastian terkait kehadiran pimpinan daerah yang diharapkan dapat berdialog secara langsung.
Tak lama berselang, mahasiswa akhirnya memasuki ruang rapat paripurna untuk menyampaikan aspirasi. Secara bergantian, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasi dan pandangan kritis terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi perhatian masyarakat.
Sejumlah poster dan spanduk turut dibentangkan selama aksi berlangsung. Berbagai tulisan bernada kritik terlihat menghiasi ruang sidang, mulai dari isu pemerintahan, investasi, hingga pengelolaan sumber daya alam di Bangka Belitung.
Aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan harapan agar pemerintah dan DPRD lebih terbuka dalam menerima masukan publik serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Hingga aksi berlangsung, mahasiswa masih bertahan di ruang rapat paripurna sambil menunggu tanggapan resmi dari DPRD maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan.
