BABEL,VISSIONNEWS.COM- Momentum peringatan Hari Buruh dimanfaatkan mahasiswa Universitas Bangka Belitung untuk menyuarakan berbagai persoalan daerah. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UBB menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (6/5/2026).
Aksi tersebut berlangsung di ruang Paripurna dan dihadiri langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, serta jajaran legislatif. Dalam forum itu, mahasiswa membawa 11 tuntutan yang mencakup isu ketenagakerjaan, pendidikan, hingga kebijakan ekonomi daerah.
Sejumlah poin yang disoroti antara lain perlindungan pekerja informal, peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, jaminan sosial bagi buruh, serta dorongan agar perusahaan lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal. Mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di wilayah Bangka Belitung.
Tak hanya itu, isu pendidikan turut menjadi perhatian. Mahasiswa menuntut transparansi anggaran, peningkatan kualitas pendidikan, serta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak berdampak negatif pada sektor pendidikan.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyatakan bahwa sebagian kebijakan yang disuarakan mahasiswa sebenarnya sudah mulai dijalankan pemerintah daerah. Ia menyebutkan adanya penyesuaian gaji tenaga honorer yang kini setara UMR, serta tambahan subsidi bagi ratusan guru non-PNS.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah menghapus biaya SPP untuk tingkat SMA sejak awal 2026 dan menyalurkan berbagai program beasiswa, baik untuk mahasiswa kurang mampu maupun berprestasi.
Di sektor ketenagakerjaan, Didit menegaskan perlunya langkah cepat dari Dinas Tenaga Kerja untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Ia bahkan meminta agar kasus-kasus tertentu, termasuk terkait jam kerja dan keselamatan buruh, segera dibahas bersama pihak perusahaan.
Menurutnya, pemerintah daerah juga telah memberikan dukungan terhadap dunia pendidikan melalui hibah lahan untuk pengembangan kampus UBB, serta mulai menjalankan program jaminan sosial tenaga kerja.
Sementara itu, terkait evaluasi program MBG yang menjadi salah satu tuntutan mahasiswa, DPRD menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat karena kebijakan tersebut bersifat nasional.
Menutup pernyataannya, Didit memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa tidak akan berhenti sebagai catatan semata. DPRD berencana mengundang perwakilan mahasiswa untuk membahas setiap poin secara lebih mendalam.
“Semua masukan ini akan kita tindak lanjuti bersama. Mahasiswa juga akan kami libatkan dalam pembahasan berikutnya,” ujarnya.
