BABEL,VISSIONNEWS.COM- Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mendorong agar biaya operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dibiayai melalui APBD. Hal ini dinilai penting agar dana zakat yang dihimpun tidak terbebani untuk kebutuhan operasional lembaga.
Menurut Didit, saat ini anggaran operasional BAZNAS dari APBD masih tergolong minim, yakni sekitar Rp120 juta. Ia menilai kondisi tersebut kurang ideal, mengingat BAZNAS memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat, khususnya fakir miskin.
“Operasional BAZNAS seharusnya ditanggung APBD sesuai amanat undang-undang, sehingga tidak mengganggu dana para muzakki,” ujarnya usai menerima audiensi pengurus BAZNAS Provinsi, Selasa (7/4/2026).
Ia menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah perlu hadir mendukung BAZNAS, terutama dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi dari aparatur sipil negara (ASN) maupun sektor swasta.
Didit juga menyoroti menurunnya partisipasi ASN dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Dari total ribuan ASN di Bangka Belitung, sekitar 5.045 orang disebut belum optimal dalam menunaikan zakat profesinya sebesar 2,5 persen.
“Ke depan kita dorong kepercayaan kembali tumbuh, karena BAZNAS sangat membantu pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang tidak tercover APBD,” katanya.
Selain itu, ia mendorong BAZNAS memperluas sumber penghimpunan dana dari luar ASN, seperti perusahaan daerah maupun nasional, di antaranya perbankan, BUMN, dan sektor swasta lainnya.
Dalam hal transparansi, Didit meminta BAZNAS menyampaikan laporan keuangan secara rutin setiap bulan kepada gubernur dan DPRD. Laporan tersebut nantinya akan dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
“Kita ingin ada pengawasan, bukan pemeriksaan. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua IV BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Guntur Budi Wibowo, menyambut baik dukungan DPRD tersebut. Ia menyebut pihaknya siap meningkatkan kinerja, terutama dalam optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
“Selama ini pengumpulan dana masih minim karena faktor kepercayaan. Dengan dukungan DPRD, kami optimistis bisa menjangkau lebih banyak muzakki, termasuk dari sektor swasta,” ujarnya.
Ia menambahkan, program BAZNAS ke depan akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan bagi pelaku usaha kecil dari jeratan rentenir dan pinjaman online.
Dalam tiga bulan terakhir sejak pelantikan, BAZNAS Babel telah menyalurkan bantuan kepada hampir 2.000 penerima manfaat. Namun, keterbatasan anggaran operasional menjadi salah satu kendala dalam memperluas jangkauan program.
Pemerintah Provinsi sendiri telah mengeluarkan surat edaran kepada ASN untuk menyalurkan zakat profesi melalui BAZNAS, dengan skema pemotongan sebesar 2,5 persen dari penghasilan kotor.
Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan BAZNAS, diharapkan pengelolaan zakat di Bangka Belitung semakin optimal dan mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
