BABEL,VISSIONNEWS.COM– DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Pemerintah Provinsi Babel menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Senin (21/9/2026).
Kesepakatan tersebut mendapat persetujuan dari seluruh fraksi di DPRD Babel setelah rancangan perubahan anggaran dibahas melalui komisi-komisi bersama mitra kerja serta Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan sektor pendidikan dan kesehatan perlu mendapat perhatian utama dalam pelaksanaan anggaran daerah. Menurutnya, kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Pendidikan, kesehatan harus kita dukung,” ujar Didit seusai rapat paripurna.
Dalam keputusan bersama yang dibacakan Sekretaris Dewan DPRD Babel, Dedy Apriandi, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp1,997 triliun.
Sementara itu, total belanja daerah mencapai Rp2,056 triliun. Struktur tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp59,576 miliar.
Defisit tersebut kemudian ditutup melalui pembiayaan netto dengan jumlah yang sama. Pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp74,57 miliar, setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15 miliar.
Gubernur Babel Hidayat Arsani dalam kesempatan yang sama mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Ia menyebut, meski kemampuan anggaran mengalami sedikit penurunan, dana yang tersedia tetap harus dikelola secara terbuka dan tepat sasaran.
“Uang itu judulnya dari rakyat untuk rakyat,” kata Hidayat.
Hidayat menambahkan, pendidikan dan kesehatan menjadi dua bidang yang akan didahulukan dalam penggunaan anggaran. Sementara sektor lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan yang ada.
“Pendidikan dan kesehatan dulu. Sehat dan pendidikan dulu. Yang lain bisa kita pertimbangkan,” ujarnya.
Setelah memperoleh persetujuan seluruh fraksi DPRD Babel, Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan menjalani proses penetapan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.
