BABEL,VISSIONNEWS.COM — Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pulau Belitung kembali menjadi perhatian. Kondisi tersebut mendorong Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, meminta PT Pertamina Patra Niaga segera mengambil langkah darurat untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), terutama Pertalite.
Edi menilai panjangnya antrean menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera ditangani di lapangan. Menurut dia, masyarakat seharusnya tidak dipaksa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
Ia meminta Pertamina tidak hanya menyampaikan informasi mengenai kondisi stok, tetapi juga memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat dibeli masyarakat tanpa antrean yang berlebihan.
“Jangan hanya mengatakan stok aman. Yang menjadi ukuran adalah masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan wajar tanpa harus mengantre berjam-jam,” ujar Edi, Senin (21/9/2026)
Untuk mengurai antrean, Edi mendorong Pertamina mempercepat pengiriman pasokan ke Belitung. Penambahan armada mobil tangki, perpanjangan jam pelayanan SPBU, pengoperasian seluruh nozzle Pertalite, hingga penambahan petugas pada jam-jam sibuk dinilai perlu dipertimbangkan.
Selain langkah penanganan jangka pendek, Edi juga meminta adanya keterbukaan informasi mengenai tata kelola pasokan BBM di wilayah tersebut.
Data mengenai kuota, ketersediaan stok di terminal, realisasi penyaluran harian, jadwal kedatangan kapal pengangkut, serta distribusi BBM ke SPBU di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, menurut dia, perlu disampaikan secara transparan.
Edi bahkan meminta Pertamina memberikan penjelasan dalam waktu 2×24 jam mengenai penyebab terjadinya antrean dan langkah pemulihan yang akan dilakukan.
“Harus jelas penyebabnya, apakah kuota tidak mencukupi, ada keterlambatan pengiriman, persoalan distribusi, atau faktor lainnya. Masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya,” katanya.
Edi juga menilai kuota BBM untuk Belitung perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Jika hasil evaluasi menunjukkan kuota Pertalite tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan, pemerintah daerah bersama Pertamina dan BPH Migas diminta segera membahas penyesuaian kuota.
Menurutnya, kebutuhan BBM di Belitung terus dipengaruhi berbagai aktivitas, mulai dari pertumbuhan kendaraan, sektor pariwisata, kegiatan nelayan, transportasi air, pertanian hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Karakteristik Belitung sebagai wilayah kepulauan juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan pasokan. Sebab, keterlambatan kapal akibat cuaca maupun gangguan transportasi laut dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan BBM di lapangan.
“Daerah kepulauan membutuhkan stok pengaman. Jangan sampai ketika pengiriman terlambat karena cuaca, masyarakat langsung mengalami kekurangan BBM,” jelas Edi.
Di tengah persoalan antrean, Edi meminta pengawasan terhadap distribusi BBM penugasan tetap diperketat. Pembelian berulang, penimbunan, pelangsiran, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya harus ditindak sesuai aturan.
Namun, pengawasan tersebut diminta tidak menghambat masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM untuk menjalankan aktivitasnya.
Edi secara khusus menyoroti kebutuhan nelayan, petani, pelaku usaha kecil, dan pengguna transportasi air yang telah memenuhi persyaratan serta memiliki dokumen rekomendasi.
“Yang harus ditindak adalah penimbunan dan penyalahgunaan, bukan masyarakat kecil yang menggunakan BBM untuk bekerja. Pelayanan surat rekomendasi bagi konsumen yang memenuhi ketentuan juga harus dipercepat,” ujarnya.
Untuk mencari solusi menyeluruh, Edi berencana mendorong rapat koordinasi yang melibatkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, BPH Migas, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah kabupaten, pengelola terminal BBM, Hiswana Migas, aparat penegak hukum, serta seluruh pengelola SPBU di Pulau Belitung.
Ia berharap koordinasi tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi antrean dan menjamin kelancaran distribusi BBM.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah penyelesaian. Pasokan harus segera dikirim, distribusi dibenahi, data dibuka, dan antrean harus segera diatasi,” tegas Edi.
Ia memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pelayanan BBM di Pulau Belitung kembali berjalan normal.
