BABEL,VISSIONNEWS.COM- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memanfaatkan kunjungan kerja Komisi X DPR RI sebagai momentum untuk menyuarakan berbagai tantangan pendidikan di daerah, khususnya terkait pemerataan akses dan peningkatan kualitas.
Gubernur Babel, Hidayat Arsani, menerima langsung Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bersama rombongan di Terminal VIP Bandara Depati Amir, Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda penjaringan aspirasi daerah yang akan dibawa ke tingkat pusat.
Dalam kesempatan itu, Hidayat menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat guna menyelaraskan arah kebijakan pendidikan nasional. Ia menyebut, kondisi riil di lapangan perlu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan agar lebih tepat sasaran.
“Kunjungan ini sangat berarti, karena menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan pendidikan yang masih dihadapi daerah,” ujarnya.
Menurut Hidayat, masih terdapat sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan tenaga pengajar hingga kebutuhan pembangunan sekolah, terutama di jenjang pendidikan menengah. Ia berharap hasil kunjungan tersebut mampu mendorong perhatian lebih dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Hetifah Sjaifudian menyampaikan bahwa kunjungan ke Babel merupakan bagian dari upaya Komisi X DPR RI dalam menghimpun masukan terkait revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Ia menjelaskan, berbagai isu strategis menjadi perhatian, termasuk daerah yang belum terjangkau layanan pendidikan menengah secara optimal.
“Masukan dari daerah sangat penting, terutama terkait pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Ini akan menjadi bahan dalam pembahasan kebijakan ke depan,” jelasnya.
Selain agenda di bidang pendidikan, Gubernur Hidayat juga menggelar pertemuan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Babel serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pertemuan tersebut membahas penguatan pengawasan keuangan, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Babel.
Hidayat menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah, BPKP, dan kementerian terkait sangat penting untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan yang kuat akan mendukung pembangunan yang berkualitas dan akuntabel,” tutupnya.
