PANGKALPINANG,VISSIONNEWS.COM- Pemerintah Kota Pangkalpinang secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Senin (30/3/2026) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat atas pelaksanaan program selama tahun anggaran 2025.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam mendukung jalannya pembangunan daerah.
Menurutnya, tahun 2025 menjadi periode yang cukup dinamis karena sebagian waktu pemerintahan masih dipimpin oleh penjabat kepala daerah hingga pelantikan wali kota dan wakil wali kota definitif pada Oktober 2025. Meski demikian, roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp930,14 miliar atau 93,64 persen dari target Rp993,29 miliar. Pendapatan tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp258,32 miliar (107,89 persen), pendapatan transfer Rp664,17 miliar (89,33 persen), serta pendapatan lain yang sah Rp7,64 miliar (73,46 persen).
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp920,07 miliar atau 87,62 persen dari total anggaran Rp1,05 triliun.
Di sektor layanan dasar, pemerintah mencatat sejumlah capaian penting. Bidang pendidikan menyerap anggaran Rp240,26 miliar dengan realisasi 85,03 persen, yang digunakan antara lain untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah serta bantuan pendidikan.
Pada sektor kesehatan, realisasi anggaran mencapai 96,59 persen dari total Rp263,44 miliar. Peningkatan fasilitas kesehatan juga dilakukan, termasuk pembangunan gedung rawat inap dan laboratorium di RSUD Depati Hamzah. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) pun hampir menyeluruh, mencapai 99,86 persen.
Untuk infrastruktur, pembangunan jalan, jaringan air bersih, serta pemeliharaan fasilitas umum terealisasi hingga 91,56 persen. Pemerintah juga tetap fokus pada perlindungan sosial melalui bantuan kepada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan korban bencana.
Di bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,98 persen. Hal ini didukung oleh pelaksanaan job fair dengan ratusan lowongan kerja serta program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja.
Namun, pemerintah mencatat adanya penurunan realisasi investasi menjadi Rp2,62 triliun dari sebelumnya Rp4,94 triliun. Kondisi ini menjadi perhatian untuk terus meningkatkan daya tarik investasi di daerah.
Selain itu, Pemkot juga menjalankan berbagai program strategis, seperti Program Makan Bergizi Gratis, pembentukan 42 Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Inovasi pelayanan publik turut diperkuat, termasuk layanan administrasi kependudukan di hari libur dan program jemput bola untuk mendekatkan layanan kepada warga.
Sepanjang 2025, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga berhasil meraih sejumlah penghargaan, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penghargaan Daerah Tertib Ukur, serta predikat badan publik informatif.
Menutup pemaparannya, Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Ia optimistis, dengan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, pembangunan Pangkalpinang akan semakin maju di masa mendatang.
