PANGKALPINANG,VISSIONNEWS.COM- Persoalan lingkungan di Kota Pangkalpinang dinilai tidak semata-mata berkutat pada sampah dan alih fungsi lahan. Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menegaskan bahwa sistem drainase yang belum terintegrasi menjadi salah satu akar masalah yang perlu segera dibenahi.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait perumusan isu strategis untuk penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2026, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, pemerintah kota sebenarnya telah melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi risiko banjir, termasuk pendalaman aliran Sungai Rangkui hingga ke Teluk Bayur. Namun, upaya tersebut belum cukup efektif karena jaringan saluran air di dalam kota masih belum tertata secara menyeluruh.
“Saat ini kita memiliki empat jalur saluran utama dari barat ke timur, tetapi belum dilengkapi dengan saluran vertikal dari utara ke selatan,” ujarnya.
Ia kemudian menjelaskan empat jalur aliran air tersebut, mulai dari Sungai Pedindang hingga kawasan belakang pasar, aliran dari Mangkol ke Kacang Pedang dan sekitarnya, aliran dari dataran tinggi Bukit Baru menuju kawasan hilir, hingga jalur yang melintasi kawasan PT Timah sampai ke Sumberjo.
Seluruh aliran itu, kata dia, cenderung bermuara ke arah timur tanpa sistem distribusi yang memadai. Akibatnya, air dari wilayah yang lebih tinggi sering meluap ke jalan dan permukiman warga saat hujan deras.
“Air dari dataran tinggi tidak punya jalur yang jelas untuk mengalir. Ini yang menyebabkan genangan di banyak titik, termasuk di sekitar rumah dinas wali kota,” katanya.
Kondisi tersebut semakin diperparah dengan pesatnya pembangunan permukiman, terutama di wilayah dataran rendah seperti Kulan. Ia menyebutkan terdapat sekitar tujuh hingga delapan kawasan perumahan baru yang belum didukung sistem drainase memadai.
“Kalau hujan, genangan bisa mencapai lutut. Ini akibat pembangunan yang tidak diimbangi dengan perencanaan saluran air,” ungkapnya.
Selain drainase, ia juga menyinggung persoalan lain seperti tingginya produksi sampah harian yang mencapai 100 hingga 120 ton, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta penyempitan saluran akibat pembangunan di bantaran sungai.
Ke depan, ia mendorong agar perencanaan pembangunan lingkungan dilakukan secara lebih komprehensif, termasuk menghadirkan sistem drainase vertikal sebagai solusi jangka panjang.
“Tidak cukup hanya mengandalkan saluran horizontal. Kita harus mulai membangun sistem vertikal agar aliran air lebih terdistribusi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan dokumen lingkungan yang berbasis riset dan tidak sekadar memenuhi aspek administratif. Menurutnya, kebijakan selama ini masih terlalu bertumpu pada regulasi tanpa didukung kajian ilmiah yang kuat.
“Perencanaan harus berbasis penelitian. Jangan hanya berpegang pada aturan tanpa mempertimbangkan hasil kajian akademik,” kritiknya.
Di akhir penyampaiannya, ia menegaskan bahwa penanganan persoalan lingkungan membutuhkan kolaborasi semua pihak, tidak hanya pemerintah.
“Pendekatannya harus inklusif. Semua elemen masyarakat perlu terlibat agar implementasinya berjalan efektif melalui semangat gotong royong,” pungkasnya.
