BABEL,VISSIONNEWS.COM- DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik di tengah penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Komisi I, Pahlivi Syahrun, menyampaikan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak menghambat layanan kepada masyarakat dan harus terus dievaluasi secara berkala.
Menurut Pahlivi, pemerintah daerah perlu memilah kegiatan yang bersifat mendesak dan tetap dilaksanakan secara optimal. Ia juga meminta Gubernur Hidayat Arsani beserta jajaran untuk memastikan pengawasan berjalan efektif selama kebijakan WFH diterapkan.
“Evaluasi perlu dilakukan secara rutin, terutama untuk kegiatan yang menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Ia menekankan bahwa layanan penting seperti Samsat, rumah sakit, dan administrasi kependudukan di Dukcapil tidak boleh terganggu. Konsolidasi antar ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dinilai menjadi kunci agar pelayanan tetap berjalan maksimal.
Selain itu, Pahlivi juga menggarisbawahi perlunya kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta BUMN dan BUMD sangat penting dalam menjaga stabilitas pelayanan dan keamanan daerah.
“Koordinasi dengan Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, hingga Kementerian Agama harus tetap berjalan baik agar pelayanan kepada masyarakat tidak menurun,” tutupnya.
