JAKARTA,VISSIONNEWS.COM- Pemerintah Kota Pangkalpinang terus mencari cara untuk menjaga ritme pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Strategi yang ditempuh tidak hanya bertumpu pada optimalisasi anggaran daerah, tetapi juga memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat serta legislatif nasional.
Langkah tersebut diambil sebagai respons atas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang turut memengaruhi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan pengelolaan APBD.
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan. Salah satu upaya konkret dilakukan melalui audiensi dengan sejumlah komisi di DPR RI.
Pertemuan itu turut melibatkan unsur DPRD Kota Pangkalpinang dan DPRD Provinsi Bangka Belitung. Dalam forum tersebut, pemerintah kota memaparkan berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Sejumlah sektor strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perdagangan, pengelolaan lingkungan, hingga sektor kelautan dan perikanan.
Salah satu agenda utama yang diusulkan adalah pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam. Proyek ini dinilai memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi tidak hanya bagi Pangkalpinang, tetapi juga wilayah lain di Pulau Bangka.
Rencana pengembangan pelabuhan tersebut telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pemerintah kota juga terus mendorong agar proyek tersebut masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN).
Selain menjalin komunikasi dengan DPR RI, Pemkot Pangkalpinang juga memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Upaya ini dilakukan untuk mempercepat penetapan lokasi pelabuhan agar dapat masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
Di sisi lain, pemerintah kota juga membuka peluang keterlibatan investor sebagai alternatif pembiayaan proyek. Skema kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran negara.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Pangkalpinang optimistis pembangunan daerah tetap dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, meski di tengah keterbatasan anggaran.(*)
