DPRD Babel Minta Pemda Cari Sumber PAD Baru di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Oplus_131074

BABEL,VISSIONNEWS.COM- Ketidakpastian geopolitik global dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menyentuh Rp17.600 mulai memicu kekhawatiran di daerah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, termasuk di Bangka Belitung.

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Eddy Iskandar, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipatif agar tekanan ekonomi tidak semakin membebani masyarakat.

Menurut Eddy, kenaikan harga sejumlah komoditas di Bangka Belitung menjadi sinyal bahwa dampak kondisi global sudah mulai terasa. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan yang selama ini menjadi andalan.

Ia mendorong Pemda lebih inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru yang belum dimaksimalkan.

“Pemerintah daerah harus mulai melihat peluang-peluang pendapatan lain yang bisa dikembangkan untuk memperkuat keuangan daerah,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Migas di Santika Hotel, Rabu (6/5/2026).

Selain itu, Eddy juga menekankan pentingnya langkah efisiensi anggaran di seluruh instansi pemerintahan. Ia menilai kegiatan yang bersifat seremonial maupun operasional yang tidak terlalu mendesak perlu dikurangi demi menjaga stabilitas anggaran daerah.

Menurutnya, penghematan saat ini menjadi langkah realistis di tengah meningkatnya biaya operasional, termasuk pengeluaran bahan bakar minyak (BBM).

“Semua pihak harus mulai menghitung ulang pengeluaran agar anggaran yang tersedia bisa lebih difokuskan untuk kebutuhan masyarakat,” katanya.

Eddy turut menanggapi langkah sejumlah kepala daerah yang mulai membatasi penggunaan kendaraan dinas guna menekan biaya operasional. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk penyesuaian yang wajar di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Di lingkungan DPRD Bangka Belitung sendiri, kata Eddy, kebijakan efisiensi juga telah diterapkan. Bahkan sebagian besar anggota DPRD disebut tidak menggunakan kendaraan operasional dinas.

“Kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik juga mulai kami kurangi,” tutupnya.

Share

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *